DEMOCRAZY.ID - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria buka suara oleh gaduh pencabutan bantuan pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Ia menyebut, hal ini dipicu oleh kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang memangkas anggaran KJMU pada 2024 ini. “Anggaran berkurang setengahnya. Tahun ini Rp180 miliar, sedangkan tahun lalu Rp360 miliar,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (7/3/2024). Pemangkasan ini pun menyebabkan Pemprov DKI terpaksa harus mengurangi jumlah penerima KJMU. Salah satu caranya dengan menandakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan tingkat kemiskinan (desil) penduduk Jakarta. Sehingga, hanya mahasiswa yang masuk kategori sangat miskin (Desil 1), miskin (Desil 2), hampir miskin (Desil 3), dan rentan miskin (Desil 4) yang mendapatkan bantuan pendidikan KJMU. “Pada akhirnya Pemprov DKI ambil penerima manfaat berdasarkan ranking, berdasarkan desil kemiskinan,” ujarnya. Politikus senior Gerindra ini pun khawatir, kebijakan Heru Bud
DEMOCRAZY.ID - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria buka suara oleh gaduh pencabutan bantuan pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Ia menyebut, hal ini dipicu oleh kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang memangkas anggaran KJMU pada 2024 ini. “Anggaran berkurang setengahnya. Tahun ini Rp180 miliar, sedangkan tahun lalu Rp360 miliar,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (7/3/2024). Pemangkasan ini pun menyebabkan Pemprov DKI terpaksa harus mengurangi jumlah penerima KJMU. Salah satu caranya dengan menandakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan tingkat kemiskinan (desil) penduduk Jakarta. Sehingga, hanya mahasiswa yang masuk kategori sangat miskin (Desil 1), miskin (Desil 2), hampir miskin (Desil 3), dan rentan miskin (Desil 4) yang mendapatkan bantuan pendidikan KJMU. “Pada akhirnya Pemprov DKI ambil penerima manfaat berdasarkan ranking, berdasarkan desil kemiskinan,” ujarnya. Politikus senior Gerindra ini pun khawatir, kebijakan Heru Bud