DEMOCRAZY.ID - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyatakan investor ogah menanam modal di Ibu Kota Nusantara atau IKN jika penduduknya hanya 2 juta jiwa. Angka tersebut dinilai terlalu sedikit untuk investor bisa cepat balik modal dan meraup keuntungan. "Investor kan menghitung berapa IRR-nya (internal rate of return) atau indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi dari sebuah investasi)," kata Faisal di Gedung Tempo, Senin, 4 Maret 2024. Dalam hitungan itu, menurut Faisal, investor yang akan membuat perumahan misalnya akan memproyeksikan keuntungan dari jumlah orang dikali ongkos investasi yang dikeluarkan. "Jadi, kalau cuma 1,9 juta atau 2 juta, nggak ada (investor) yang mau. Nggak make sense," kata Faisal. Hal ini juga yang menurut Faisal juga jadi pertimbangan Softbank Inc. batal berinvestasi di IKN. Namun, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu menyebutkan mundurnya Softbank dari IKN sebagai bukti bahwa pemerintah tid
Blak-Blakan Faisal Basri: Investor Tak Mau Masuk IKN Jika Penduduknya Hanya 2 Juta Jiwa
Maret 07, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyatakan investor ogah menanam modal di Ibu Kota Nusantara atau IKN jika penduduknya hanya 2 juta jiwa. Angka tersebut dinilai terlalu sedikit untuk investor bisa cepat balik modal dan meraup keuntungan. "Investor kan menghitung berapa IRR-nya (internal rate of return) atau indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi dari sebuah investasi)," kata Faisal di Gedung Tempo, Senin, 4 Maret 2024. Dalam hitungan itu, menurut Faisal, investor yang akan membuat perumahan misalnya akan memproyeksikan keuntungan dari jumlah orang dikali ongkos investasi yang dikeluarkan. "Jadi, kalau cuma 1,9 juta atau 2 juta, nggak ada (investor) yang mau. Nggak make sense," kata Faisal. Hal ini juga yang menurut Faisal juga jadi pertimbangan Softbank Inc. batal berinvestasi di IKN. Namun, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu menyebutkan mundurnya Softbank dari IKN sebagai bukti bahwa pemerintah tid