.png "DEMOCRAZY.ID")
DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Perbandingan kinerja antara mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Pejabat Gubernur (Pj Gubernur) Heru Budi telah menjadi sorotan publik, terutama setelah penghentian sepihak program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) oleh Pemprov DKI Jakarta.
Dalam kritik yang terjadi di media sosial, banyak yang membandingkan pendekatan bantuan yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan kebijakan yang diambil oleh Heru Budi.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak, mengatakan bahwa Heru Budi, yang merupakan mantan birokrat, cenderung tidak melakukan terobosan yang signifikan dalam menghadapi persoalan-persoalan penting di tengah masyarakat.
Menurut Jhonny, kebijakan yang diambil oleh Heru Budi cenderung lebih fokus pada penghematan anggaran, dengan dampak yang berpotensi merugikan bagi masyarakat kelas bawah.
"Dia lebih banyak bermain di penghematan yang berakibat ke orang-orang miskin," ujar Johnny, Rabu 6 Maret 2024.
Jhonny menyebut, Pj Gubernur saat inj tidak punya sense of crisis dalam penanganan masalah-masalah penting dan strategis seperti pangan, papan, dan pendidikan.
Salah satu contoh yang disorot oleh Jhonny adalah penundaan penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang sewa rusunawa, yang seharusnya mulai berlaku pada bulan Desember 2023.
Namun, karena adanya reaksi dari anggota DPRD, penerapan Perda tersebut ditunda hingga bulan Juni berikutnya.
Hal ini menunjukkan bahwa Heru cenderung kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah yang rentan terdampak.
"Tapi dia tidak (melihat) akibat, ada orang yang kepentingannya terganggu, khususnya kepentingan orang kelas bawah itu," tegasnya.
Perbandingan ini menyoroti perbedaan pendekatan antara Anies Baswedan dan Heru Budi dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat DKI Jakarta, terutama dalam konteks krisis seperti pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan ekonomi.
Sumber: Disway
.png "DEMOCRAZY.ID")