Din Syamsudin Minta Jokowi Dimakzulkan: Jika Tidak Disetujui, Kami Akan Adakan Aksi Lebih Besar Lagi!

DEMOCRAZY.ID - Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024.

Organisasi yang dipimpin oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin itu meminta agar Presiden Jokowi segera dimakzulkan.

Dia menjelaskan, demo ini diselenggarakan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran konstitusi, hukum, dan etika politik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dianggap tidak jujur dan adil.

"Karena sumber masalah, sumber pemasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden, maka presiden tersebut layak untuk dimakzulkan," tegasnya dalam orasi.

Selain itu, ia juga mendesak agar DPR RI segera untuk segera menggunakan hak angket dan tidak menutupi kecurangan Pemilu 2024.

"Kita menggugat pemilu curang, kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera menggunakan hak angket, agar semua kontroversi bisa dibuka, saya tidak habis pikir kalau ada partai politik yang tidak mau menggunakan hak angket, itu dapat dianggap mereka ingin menutup-nutupi kecurangan," ungkapnya.

Din Syamsudin mengancam akan kembali menggelar aksi demonstrasi besar-besaran apabila tuntutannya itu tak dipenuhi.

"Aksi rakyat berdaulat pada hari ini bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir, kita adakan terus menerus baik dalam bulan ramadan ini aksi -aksi yang lebih besar lagi," imbuhnya.

"Kita akan datang lagi, dengan lebih banyak massa lagi. Kita buktikan, kita tidak seperti yang mereka kira. Kita datang sebanyak-banyaknya, sampai apa yang kita suarakan tercapai, yaitu runtuh dan tumbangnya rezim yang melakukan kejahatan Konstitusional," tegasnya.

Din Syamsudin Minta DPR RI Gunakan Hak Angket Saat Pimpim Demo Tolak Kecurangan Pemilu

Sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan dari buruh hingga mahasiswa menggeruduk gedung DPR/MPR RI pada Selasa 19 Maret 2024.

Aksi tersebut dipimpin oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Dalam orasinya, Din Syamsuddin menyebutkan bahwa pemimpin di Indonesia telah merampas hak rakyat dengan intimidasi serta diiming-imingkan bantuan sosial.

Din Syamsudin juga menjelaskan bahwa pembagian bansos itu telah melanggar konstitusi.

"Bukan hanya pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi, tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat dan kejahatan terhadap kedaulatan rakyat," kata Din diatas panggung orasi, Selasa.

Ia mengatakan kedaulatan rakyat itu telah dirusak oleh Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, ia meminta oleh anggota DPR RI untuk segera menggunakan hak angket dan tidak menutupi kecurangan Pemilu 2024.

"Kita menggugat pemilu curang, kita suarakan kepada wakil rakyat agar segera menggunakan hak angket, agar semua kontroversi bisa dibuka, saya tidak habis pikir kalau ada partai politik yang tidak mau menggunakan hak angket, itu dapat dianggap mereka ingin menutup-nutupi kecurangan," ungkapnya.

Sumber: Disway