Diminta Robohkan Rumahnya Sendiri Dalam 7 Hari, Warga Sekitar Proyek Pembangunan IKN Menentangnya!

DEMOCRAZY.ID - Warga sekitar proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diminta untuk merobohkan rumahnya sendiri dalam 7 hari.

Proyek pembangunan IKN ini memang menimbulkan banyak polemik di samping ada juga yang menantikannya.

Pembangunan IKN yang didirikan oleh Presiden Jokowi ini digadang-gadang menjadi proyek terbesar.

Banyak kemajuan teknologi yang nantinya akan ada di ibu kota baru tersebut yang tentunya menjadikan Indonesia lebih berinovasi.

Tak hanya itu, akan ada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke IKN.

Namun, ternyata warga di sekitar proyek pembangunan IKN ini mendapatkan surat teguran dari Otorita IKN.

Dalam surat tersebut tertulis, warga diminta untuk merobohkan rumah mereka sendiri dalam waktu 7 hari.

Hal itu diperintahkan karena dianggap tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan tata ruang WB IKN.

Menurut surat yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati, keputusan ini diambil setelah Otorita melakukan identifikasi pada 29 Agustus 2023 dan 4-6 Oktober 2024.

Akan hal tersebut, salah seorang warga Pemaluan yang identitasnya tidak ingi disebutkan mengatakan, benar mereka diminta untuk merobohkan rumah sendiri oleh Otorita IKN dalam waktu 7 hari sejak surat teguran pertama.

Rumah warga tersebut berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. 

Warga tersebut mengatakan, target pembongkaran bukan hanya warga Pemaluan, tapi juga warga Desa Bumi Harapon, Suka Raja, dan Tengin Baru.

"Pada rapat di Rest Area tersebut, warga menyampaikan protes karena disuruh merobohkan rumah dalam waktu 7 hari. Mereka diberi peringatan bahwa jika tidak, rumah mereka akan dibongkar menggunakan bulldozer," ungkapnya dikutip dari suarakaltim.id Senin 11 Maret 2024.

Rapat yang dihadiri sekitar 200 warga tersebut sebagian besar menentang dan tidak terima akan permintaan dari Otorita IKN.

Selain itu, setelah rapat selesai, Otorita sempat memberikan klarifikasi bahwa undangan tersebut hanya kesalahan teknis.

Namun, klarifikasi yang dibuat oleh mereka diduga dilakukan karena Otorita khawatir akan terjadi protes massal yang lebih besar.

"Otorita sempat memperingatkan agar undangan tidak tersebar ke luar," tambahnya.

"Teman-teman merasa penting untuk menyampaikan hal ini agar Otorita lebih berhati-hati. Warga juga perlu tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mempertahankannya," tandasnya.

Sumber: AyoBandung