Diduga Terlibat Pungli Izin Tambang, Komisi VI DPR Akan Panggil Menteri Bahlil

DEMOCRAZY.ID - Komisi VI DPR RI direncanakan bakal memanggil Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia atas dugaan menyalahgunakan wewenang dalam pencabutan dan perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) serta hak guna usaha (HGU) lahan sawit di beberapa daerah. Menteri Bahlil diduga menerima uang miliaran rupiah atau penyertaan saham pada masing-masing perusahaan dalam proses mencabut dan memberikan kembali IUP dan HGU. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima memastikan bakal memanggil politisi Golkar itu dalam waktu dekat untuk meminta penjelasan terkait tuduhan tersebut. "Karena itu sudah di ranah politik, ada informasi keluar bahwa ada hal-hal yang menyangkut Menteri Bahlil yang kemudian dia adalah mitra Komisi VI, maka kita akan segera panggil," kata Aria seperti dikutip di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Aria mengatakan, Komisi VI telah mendapatkan laporan dugaan Bahlil melakukan pungutan liar (pungli) hingga miliaran rupiah kepada