DEMOCRAZY.ID - Anggota presidium Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) Didin S. Damanhuri mengatakan pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi serentak di Jakarta dan daerah pada Selasa, 19 Maret 2024. Didin mengklaim pihaknya akan mengerahkan 10 ribu orang dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa. Dia menjelaskan, massa tersebut berasal dari 55 simpul gerakan masyarakat sipil di sekitar Jabodetabek, termasuk dari kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. "Rencananya gerakan masyarakat sipil dalam koordinasi GPKR juga akan berdemo di daerah-daerah secara serempak," kata Didin kepada Tempo, Ahad, 17 Maret 2024. Adapun daerah yang dimaksud adalah Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Solo, Bandung, Banten, Medan, Makasar, dan sebagainya. Jika ditotal, kemungkinan jumlahnya lebih dari 10 ribu. "Tuntutannya satu, tolak Pemilu curang," ucap guru besar ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) ini. Kedua, mendesak DPR menyelenggarakan hak
Presidium Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat: Ribuan Orang Bakal Gelar Demonstrasi Serentak di 19 Maret!
Maret 17, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Anggota presidium Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) Didin S. Damanhuri mengatakan pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi serentak di Jakarta dan daerah pada Selasa, 19 Maret 2024. Didin mengklaim pihaknya akan mengerahkan 10 ribu orang dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa. Dia menjelaskan, massa tersebut berasal dari 55 simpul gerakan masyarakat sipil di sekitar Jabodetabek, termasuk dari kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. "Rencananya gerakan masyarakat sipil dalam koordinasi GPKR juga akan berdemo di daerah-daerah secara serempak," kata Didin kepada Tempo, Ahad, 17 Maret 2024. Adapun daerah yang dimaksud adalah Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Solo, Bandung, Banten, Medan, Makasar, dan sebagainya. Jika ditotal, kemungkinan jumlahnya lebih dari 10 ribu. "Tuntutannya satu, tolak Pemilu curang," ucap guru besar ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) ini. Kedua, mendesak DPR menyelenggarakan hak