Presidium Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat: Ribuan Orang Bakal Gelar Demonstrasi Serentak di 19 Maret!

DEMOCRAZY.ID - Anggota presidium Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) Didin S. Damanhuri mengatakan pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi serentak di Jakarta dan daerah pada Selasa, 19 Maret 2024.

Didin mengklaim pihaknya akan mengerahkan 10 ribu orang dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa.

Dia menjelaskan, massa tersebut berasal dari 55 simpul gerakan masyarakat sipil di sekitar Jabodetabek, termasuk dari kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM.

"Rencananya gerakan masyarakat sipil dalam koordinasi GPKR juga akan berdemo di daerah-daerah secara serempak," kata Didin kepada Tempo, Ahad, 17 Maret 2024.

Adapun daerah yang dimaksud adalah Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Solo, Bandung, Banten, Medan, Makasar, dan sebagainya. Jika ditotal, kemungkinan jumlahnya lebih dari 10 ribu.

"Tuntutannya satu, tolak Pemilu curang," ucap guru besar ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

Kedua, mendesak DPR menyelenggarakan hak angket. Ketiga, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mundur dari jabatannya.

Presidium GPKR lain sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, tak menjelaskan secara gamblang berapa banyak massa yang hadir dalam aksi demonstrasi Selasa lusa.

"Tapi banyak yang ingin hadir," ucap Din saat dihubungi secara terpisah, Ahad.

Dia lantas mengirim poster seruan aksi demonstrasi tersebut. Dalam poster itu, GPKR mengajak masyarakat untuk mencegah kezaliman. 

"Pemilu/Pilpres 2024 adalah puncak dari kezaliman rezim Presiden Joko Widodo yang dinilai melanggar konstitusi, hukum/perundang-undangan yang berlaku, dan etika politik dengan penyelenggaraan Pemilu yang tidak jujur dan adil," bunyi poster tersebut.

Din Syamsuddin: Kita Kepung DPR 19 Maret 2024 Tuntut Hak Angket

Pendukung Paslon AMIN Din Syamsuddin ajak rakyat demo kepung DPR pada Selasa, 19 Maret 2024, tuntut Hak Angket digelar.

Din Syamsuddin, Presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat bersama 45 simpul massa akan kepung DPR tuntut Hak Angket.

"Kita tuntut DPR gunakan Hak Angket," tegas Din Syamsuddin dengan kepung DPR, disampaikan di Channel Langkah Anies (13/3).

Hak Angket, kata Din Syamsuddin adalah langkah konstitusional, "Karena Jokowi sudah melanggar konstitusi," ucapnya.

Menurut Mantan Ketua Muhammadiyah ini, pelanggaran Jokowi terhadap konstitusi begitu nyata.

"Belum pernah ada presiden bagikan Bansos depan Istana, memalukan," ungkap dia.

"Jokowi adalah sumber masalah. Dan sumber masalah harus segera dipotong," tegas Din Syamsuddin. Jokowi terbukti melakukan kejahatan Pemilu 2024.

"Kita akan kepung DPR pada 19 Maret 2024 mulai Pukul 14.00 WIB. Saya ajak seluruh rakyat untuk menuntut keadilan dan demokrasi," ucapnya.

Sumber: Tempo