POLITIK

Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

DEMOCRAZY.ID
Maret 19, 2024
0 Komentar
Beranda
POLITIK
Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko


DEMOCRAZY.ID - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan terdapat sejumlah tokoh yang turut serta dalam aksi demonstrasi menolak penyelenggaraan pemilu curang di Komplek Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada hari ini, Selasa, 19 Maret 2024.


Mereka di antaranya, kata Refly, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal (Purn) Soenarko.


"Kami mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi (Presiden Joko Widodo)," kata Refly di depan Kompleks Parlemen, Selasa, 19 Maret 2024.


Refly melanjutkan, selain diikuti oleh kelompok Gerakan Pemuda Kedaulatan Rakyat atau GKPR, demonstrasi diikuti oleh jaringan serikat buruh dan masyarakat miskin kota.


"Ada kelompok yang berbeda, tapi tujuannya sama. Tolak pemilu curang dan makzulkan Presiden," ujarnya.


Di atas mobil komando, Presidium GKPR Didin S. Damanhuri mendesak DPR untuk segera menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024.


Menurut Didin, rentetan kejanggalan dalam proses pemilu harus diusut. Salah satunya seperti putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas usia pendaftaran presiden dan wakil presiden hingga bantuan sosial.


"Kita desak ketua fraksi baik PDIP, NasDem, PKB, PKS dan yang concern kepada kecurangan agar hak angket dapat diloloskan," seru Didin saat berorasi.


Menurut Didin, rakyat harus mengawal pengguliran hak angket DPR RI. 


Ia pun mendorong agar akhir dari angket DPR RI dapat memberi kesimpulan untuk mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.


"Itu harus punya konsekuensi paslon 2, didiskulifikasi. Betul?" seru Didin yang langsung disambut betul oleh para pengunjui rasa. "Kita juga makzulkan Presiden Jokowi melalui hak angket."


Pantauan Tempo, ratusan orang berpakaian warna hitam-putih berjalan memadati area depan Kompleks Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini, Selasa 19 Maret 2024.


Dengan membawa bendera merah putih dan spanduk bergambarkan wajah Presiden Jokowi, serta pesan tolak penyelenggaraan pemilu curang, mereka meneriakan tuntutan makzulkan Presiden Jokowi. 


Mereka berdemonstrasi di tengah teriknya panas sinar matahari pukul 15.00 WIB.


Polisi siagakan 2.970 personel


Sebelumnya, beredar selebaran aksi di media sosial. Gerakan kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GKPR, bakal menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada Selasa, 19 Maret 2024.


Kepada Tempo, Din Syamsuddin mengonfirmasi aksi demonstrasi tersebut. 


"Ya, itu saya penggeraknya," ujar Din lewat aplikasi perpesanan kepada Tempo, Ahad, 17 Maret 2024.


Namun, dia enggan menjelaskan berapa jumlah massa yang akan hadir. Menurut Din, massa juga tidak bisa diperkirakan karena jumlahnya fluktuatif. 


"Tapi banyak yang ingin hadir," ucap Din.


Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro membenarkan ihwal akan adanya aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR siang hari ini.


Dia mengatakan, kelompok yang akan berdemonstrasi adalah kelompok GKPR dengan estimasi massa sekitar 500 orang. 


"Personel disiagakan sebanyak 2.970 orang," kata Susatyo. 


Selain di depan Kompleks Parlemen, Susatyo melanjutkan, aksi demonstrasi juga digelar di depan area kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). 


"385 personil kami siagakan di sana," ujar Susatyo. 


Mengenai rekayasa lalu lintas, kata dia, akan dilakukan kepolisian dengan melihat situasi dan kondisi terbaru di lapangan. 


"Jika jumlah massa meningkat, rekayasa akan dilakukan di Jalan Gatot Subroto," ucap Susatyo. 


Perwira menengah Polri tersebut mengatakan, telah mengintruksikan kepada anggota di lapangan untuk tidak bertindak reaktif dan mengedepankan negosiasi apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 


"Kami menghimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa," kata Susatyo.


Sumber: Tempo

Penulis blog