Demi Proyek IKN, Bank Tanah Tanam Patok Sembarangan di Lahan Masyarakat Adat, Tidak Ada Komunikasi ke Warga?

DEMOCRAZY.ID - Proyek IKN seperti diketahui semakin berkembang pesat, terlebih dipastikan tahun ini Presiden beserta para Menteri, akan pindah ke Ibu Kota Nusantara.

Namun di balik keindahan dan kemajuan proyek IKN, ada beberapa masyarakat yang terkena dampaknya.

Terlebih bagi para warga yang sejak dari dulu tinggal di wilayah IKN, lalu belakangan ada rumor bakal digusur Pemerintah.

Tanggal 18 Maret, 2024 kemarin, ada lima Desa yang bertempat di wilayah IKN, dikabarkan dilarang diakses oleh warganya sendiri.

Pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat yang berada di Desa tersebut.

Yakni himbauannya tidak boleh melakukan kegiatan apapun di wilayah Desa yang ditentukan Pemerintah.

Yang dimaksud Desa tersebut yakni, Desa Riko, Gersik, Maridan, Pantai Lango,dan Desa Jenebora.

Dengan tidak adanya koordinasi kepada warga setempat, tindakan Pemerintah membuat masyarakat Adat gelisah.

Terbukti dan terlihat jelas patok-patok Badan Bank Tanah, ditancapkan tanpa permisi di wilayah Desa tersebut.

Warga di Desa tersebut dikabarkan, akan dipindahkan oleh Pemerintah ke tempat lain.

Masyarakat Adat di IKN Akan Digusur, DPR Ingatkan Pemerintah agar Tidak Memarjinalkan Masyarakat Lokal!

Euforia pembangunan IKN sedang menjadi buah bibir masyarakat.

Pembangunan IKN saat ini memang menuai pro dan kontra, bahkan muncul wacana bahwa pembangunan calon ibu kota negara tersebut akan menggusur warga masyarakat asli Kalimantan.

Hal ini pun membuat Komisi II DPR RI tidak terima dan beri respons kepada pihak otorita IKN saat rapat kerja bersama otorita IKN pada 18 Maret 2024.

Sebelumnya diketahui bahwa otorita pembangunan IKN memberikan surat kepada masyarakat setempat untuk membongkar rumahnya.

Hal ini membuat masyarakat merasa bingung karena diminta membongkar rumah yang sudah lama ditempatinya.

“Kami senang dengan adanya IKN, kami menerima dan tidak pernah menolak, tapi tolong tempatkan kami di tempatnya, jangan digusur, kemaren surat undangan itu yang bikin resah walaupun sudah ada pemberitahuan,” ujar Radiah perwakilan masyarakat Kampung Kemaluan dikutip dari youtube Metro TV Minggu, 31 Maret 2024.

Ia juga mengaku tidak terima dengan isi surat tersebut yang merupakan surat teguran pertama, yang inti suratnya tidak boleh membangun di kawasan inti.

Namun Radiah dan masyarakat lainnya tidak merasa membangun di kawasan inti seperti yang dimaksudkan.

Dengan demikian Komisi II DPR menegaskan agar pembangunan IKN tidak memarjinalkan masyarakat lokal.

Guspardi Gaus mengatakan agar tidak meminggirkan masyarakat setempat untuk proses pembangunan IKN.

"Jangan masyarakat yang asli yang berada di situ dimarjinalkan," katanya dikutip dari laman resmi DPR RI.

selain itu ia juga mempertanyakan wacana penggusuran tersebut dan jika benar hal itu menurutnya adalah hal yang memalukan.

DPR juga mengatakan bahwa IKN merupakan kota untuk semuanya bukan untuk kalangan tertentu saja.

"Jangan hanya sebuah kota, ibu kota, diperuntukkan hanya untuk orang tertentu saja," tegas Guspardi Gaus.

Pada kesempatan yang sama  pihak Otorita IKN Bambang Susantono ini juga mengklarifikasi isu yang beredar luas di masyarakat tersebut.

Menurutnya tidak ada penggusuran yang semena mena dalam pembangunan IKN.

Sebagai kepala otorita IKN ia juga menganggap bahwa warga di sekitar IKN merupakan warganya.

Pada kesempatan tersebut juga Bambang meminta izin kepada DPR untuk membangun IKN sesuai dengan tata ruang yang ada.

"Dan tentu saja itu tidak termasuk apa yang diwartakan sebagai penggusuran. Saya kita kita jauh dari kata penggusuran," ujar Bambang.

Sumber: AyoBandung