DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi dari Pemilu 2024. Namun, ada banyak pihak yang merasa proses Pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ada sejumlah pihak yang telah mendaftarkan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun batas waktu pengajuan gugatan PHPU sendiri berakhir pada Sabtu (23/3/2024) kemarin. Melansir CNN Indonesia, per Sabtu (23/3/2024) pukul 22.05 WIB tercatat sebanyak dua daftar perkara presiden dan wakil presiden, 206 perkara DPR/DPRD, dan 8 perkara DPD. Gugatan Capres-Cawapres Timnas capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan pada Kamis (21/3/2024) pukul 00.58 WIB. Permohonan terdaftar dengan nomor:01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Dalam permohonannya, pasangan AMIN ingin pemungutan suara ulang (PSU) tanpa keterlibatan Gibran Rakabuming Raka. "Kita meminta supaya ada pemungutan suara ulang. Tapi
DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi dari Pemilu 2024. Namun, ada banyak pihak yang merasa proses Pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ada sejumlah pihak yang telah mendaftarkan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun batas waktu pengajuan gugatan PHPU sendiri berakhir pada Sabtu (23/3/2024) kemarin. Melansir CNN Indonesia, per Sabtu (23/3/2024) pukul 22.05 WIB tercatat sebanyak dua daftar perkara presiden dan wakil presiden, 206 perkara DPR/DPRD, dan 8 perkara DPD. Gugatan Capres-Cawapres Timnas capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan pada Kamis (21/3/2024) pukul 00.58 WIB. Permohonan terdaftar dengan nomor:01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Dalam permohonannya, pasangan AMIN ingin pemungutan suara ulang (PSU) tanpa keterlibatan Gibran Rakabuming Raka. "Kita meminta supaya ada pemungutan suara ulang. Tapi