DEMOCRAZY.ID - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan, pembangunan Jakarta setelah melepas statusnya sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI akan diarahkan menjadi kota aglomerasi. Wakil Presiden (Wapres) akan dilibatkan menjadi pimpinan dari pembangunannya. Peran wakil presiden atau wapres yang memimpin pembangunan itu akan serupa seperti pembangunan Papua, melalui Badan Pengarah Papua (BPP). Ia hanya akan berperan sebagai pihak yang mengharmonisasikan kebijakan, sinkronisasi, dan evaluasi. "Ditangani oleh wapres dan ini mirip seperti yang sudah kita lakukan di Papua dibentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua yang tugasnya sama, harmonisasi, evaluasi, bukan mengambil alih kewenangan pemda," kata Tito saat rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Meski akan dipimpin wapres dalam pembangunannya, Tito mengatakan, tidak berarti kebijakan pembangunannya akan diambil alih dari pemerintah daerah atau pemda. Sebab, eksekusi kebijakannya tetap
DEMOCRAZY.ID - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan, pembangunan Jakarta setelah melepas statusnya sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI akan diarahkan menjadi kota aglomerasi. Wakil Presiden (Wapres) akan dilibatkan menjadi pimpinan dari pembangunannya. Peran wakil presiden atau wapres yang memimpin pembangunan itu akan serupa seperti pembangunan Papua, melalui Badan Pengarah Papua (BPP). Ia hanya akan berperan sebagai pihak yang mengharmonisasikan kebijakan, sinkronisasi, dan evaluasi. "Ditangani oleh wapres dan ini mirip seperti yang sudah kita lakukan di Papua dibentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua yang tugasnya sama, harmonisasi, evaluasi, bukan mengambil alih kewenangan pemda," kata Tito saat rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Meski akan dipimpin wapres dalam pembangunannya, Tito mengatakan, tidak berarti kebijakan pembangunannya akan diambil alih dari pemerintah daerah atau pemda. Sebab, eksekusi kebijakannya tetap