Pakar HTN Bivitri Susanti Sebut Jokowi Lakukan Praktik Legalisme Otokritik: Membunuh Suara Rakyat, DPR, KPK, dan MK!

DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyindir pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini terhadap masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Bivitri menyebut tindakan tersebut sebagai potret legalisme otokritik. Hal tersebut Bivitri sampaikan dalam acara 'Temu Ilmiah Guru Besar/Akademisi Se-Jabodetabek' di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Kamis (14/3/2024). "Satu DPR, kedua MK, lihat sendiri, revisi UU KPK yang dibiarkan, Perppu Cipta Kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga masyarakat sipil yang kritiknya dibungkam. Dan keempat KPK itu sendiri yang sudah dibungkam. Itu yang saya potret sebagai autocratic legalism di Indonesia," ujar Bivitri. Bivitri menjelaskan, demokrasi yang baik adalah demokrasi yang gaduh. Menurutnya, jika negara demokrasi malah tenang-tenang saja, maka itu sudah diselubungi oleh legalisme otokritik. Sebab, kata Bivitri, orang yang mau melawan malah dipaksa untuk