Bawaslu Soal Heboh Penggelembungan Suara PSI: Beberapa Kita Verifikasi Tak Terbukti

DEMOCRAZY.ID - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menanggapi dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melonjak signifikan dalam beberapa waktu terakhir. 

Ia menyebut pihaknya sudah melakukan verifikasi dan selesai pada rekapitulasi berjenjang.

“Ada beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti. Kemudian kita verifikasi ke lapangan misalnya ada di Cilegon, terselesaikan, ada di sosial mediakan? Ada juga di Jawa Tengah yang sudah selesai secara berjenjang, sudah diselesaikan,” kata Bagja kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Senin (4/3).

Bagja menyebutkan di beberapa daerah dari hasil C.Plano hasilnya sama dengan formulir D.Plano di tingkat kecamatan. Namun begitu, masih ada kesalahan membaca formulir ke dalam Sirekap.

"Untuk di Sukoharjo, Kecamatan Gatak, terus Kelurahan Geneng, TPS berapa nih? Jadi hasil laporan teman-teman demikian. Itu untuk Gatak. Untuk Cilegon juga demikian. Jadi tidak benar,” ujarnya.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Anggota KPU Idham Holik. Idham menilai teknologi Sirekap yang tidak akuratlah masalahnya.

“Tidak ada terjadi penggelembungan suara, yang ada adalah ketidakakuratan teknologi OCR dalam membaca foto formulir model C hasil plano," klaim Idham kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (4/3).

"Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sirekap untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut," lanjutnya.

Idham menjelaskan, sejak awal, sesuai rekomendasi Bawaslu, data suara di Sirekap memang harus diakurasi sesuai data C hasil plano.

Bawaslu Ungkap Terima Banyak Informasi Anomali Suara PSI

Suara PSI di situs Sirekap KPU menjadi sorotan banyak pihak. Sebabnya suara PSI melonjak secara pesat dalam kurun waktu yang singkat. 

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut Bawaslu menerima banyak laporan terkait adanya dugaan penggelembungan suara PSI.

“Saat ini kami masih nunggu dari bawah tapi informasi yang masuk ke kami (laporan penggelembungan suara) banyak,” kata Lolly kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Senin (4/3).

Berdasarkan hal tersebut, Lolly menyebut akan memerintahkan jajarannya untuk melakukan pencermatan mulai dari tingkatan rekapitulasi yang sedang berjalan di kecamatan maupun rekapitulasi di kabupaten/kota atau provinsi.

Lebih lanjut, Lolly juga menyebut di tingkat nasional pun Bawaslu juga mengompilasikan dokumen-dokumen rekapitulasi, termasuk proses koreksi di tiap tingkatan.

"Informasi banyak tapi kan kita selalu bilang begini kalau Bawaslu proses koreksi itu pasti ada, kalau ada kesalahan di TPS mekanisme koreksinya ya di kecamatan saat rekap, begitu di kecamatan ada kesalahan proses rekapnya, ya di kabupaten, begitu sampai ke atas. sehingga kalau ada dugaan ini itu bagi Bawaslu yang harus kami lihat adalah dokumennya," ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, angkat bicara terkait suara PSI di real count KPU yang melesat naik dalam beberapa waktu terakhir. 

Menurutnya, penambahan atau pengurangan dalam proses rekapitulasi adalah hal yang wajar.

“Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace dalam keterangannya, Sabtu (2/3).

Grace menyebut, saat ini proses penghitungan dan pengunggahan formulir C.Hasil Plano di TPS masih ada sekitar 70 juta suara yang belum dihitung. Ia mengeklaim suara dari pendukung Jokowi juga mempunyai potensi kuat bagi PSI.

“Apalagi hingga saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat,” ujarnya.

Sumber: Kumparan