DEMOCRAZY.ID - Elisnawati, warga Pemaluan, Kalimantan Timur, membantah klaim Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mengadakan sosialisasi sebelum mengumumkan penggusuran 200 rumah warga pada 8 Maret 2024. Menurut dia, Otorita IKN tak pernah mengadakan sosialisasi, tetapi penetapan sepihak. Elisnawati menuturkan, Badan Otorita memproyeksikan kawasan Pemaluan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP). Selain itu, di sana akan dibangun Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), jalan tol, pelebaran Sungai Pemaluan, hingga kawasan delineasi IKN. "Memang Pemaluan itu adalah ring satu untuk pembangunan IKN," ujar Elisnawati saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu, 13 Maret 2024. Elisnawati bercerita, Badan Otorita memang pernah memanggil sejumlah warga penghuni kawasan yang diproyeksikan menjadi ring satu IKN itu secara bertahap. Namun, menurut dia pemanggilan itu bukan merupakan sosialisasi karena hanya pemberitahuan kebijakan oleh Badan Otorita secara sepihak.
Bantah Klaim Otorita IKN Pernah Adakan Sosialisasi, Warga Pemaluan Kaltim: Yang Ada Hanya Penetapan Sepihak!
Maret 14, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Elisnawati, warga Pemaluan, Kalimantan Timur, membantah klaim Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mengadakan sosialisasi sebelum mengumumkan penggusuran 200 rumah warga pada 8 Maret 2024. Menurut dia, Otorita IKN tak pernah mengadakan sosialisasi, tetapi penetapan sepihak. Elisnawati menuturkan, Badan Otorita memproyeksikan kawasan Pemaluan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP). Selain itu, di sana akan dibangun Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), jalan tol, pelebaran Sungai Pemaluan, hingga kawasan delineasi IKN. "Memang Pemaluan itu adalah ring satu untuk pembangunan IKN," ujar Elisnawati saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu, 13 Maret 2024. Elisnawati bercerita, Badan Otorita memang pernah memanggil sejumlah warga penghuni kawasan yang diproyeksikan menjadi ring satu IKN itu secara bertahap. Namun, menurut dia pemanggilan itu bukan merupakan sosialisasi karena hanya pemberitahuan kebijakan oleh Badan Otorita secara sepihak.