DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, M. Nasir, menilai program alat memasak listrik (AML) atau rice cooker gratis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) gagal. Nasir menyebut program ini tidak jelas dari sisi administrasi, pertanggungjawaban program, serta regulasi anggaran. "Saran saya, dari Fraksi Demokrat, ini harus diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) supaya clear di mana letak tanggung jawab dan regulasi anggaran yang disiapkan negara untuk kepentingan masyarakat," kata Nasir saat rapat dengar pendapat Komisi VII dengan Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Senin, 25 Maret 2024. Menurut dia, tidak ada komunikasi antara Dirjen Ketenagalistrikan dengan Komisi VII. Ia pun tidak mengetahui siapa pimpinan proyek dan siapa yang ditugaskan Kementerian ESDM untuk mengawal hingga barang hibah tersebut tersalurkan. "Ini proyek abal-abal, nggak jelas. Anggaran ada, sasaran ada, tapi regulasi yang disiapkan Ke
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, M. Nasir, menilai program alat memasak listrik (AML) atau rice cooker gratis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) gagal. Nasir menyebut program ini tidak jelas dari sisi administrasi, pertanggungjawaban program, serta regulasi anggaran. "Saran saya, dari Fraksi Demokrat, ini harus diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) supaya clear di mana letak tanggung jawab dan regulasi anggaran yang disiapkan negara untuk kepentingan masyarakat," kata Nasir saat rapat dengar pendapat Komisi VII dengan Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Senin, 25 Maret 2024. Menurut dia, tidak ada komunikasi antara Dirjen Ketenagalistrikan dengan Komisi VII. Ia pun tidak mengetahui siapa pimpinan proyek dan siapa yang ditugaskan Kementerian ESDM untuk mengawal hingga barang hibah tersebut tersalurkan. "Ini proyek abal-abal, nggak jelas. Anggaran ada, sasaran ada, tapi regulasi yang disiapkan Ke