Anggap Pemilu 2024 Terburuk Dalam Sejarah, Sekber F-PDR Kecam Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

DEMOCRAZY.ID - Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR) resmi didirikan pada hari ini, Sabtu, 9 Maret 2024. 

Sekretaris Eksekutif F-PDR, Rudy S. Kamri, mengatakan forum ini terdiri dari beberapa elemen bangsa. 

“Ada purnawirawan perwira tinggi TNI/Polri, ada budayawan, ada akademisi, tokoh sosial, tokoh perempuan, pegiat media sosial, dan sebagainya,” ujar Rudy di Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta, Sabtu. 

Menurut dia, forum ini berjuang demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, serta berjuang bagi kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. 

Kemudian, kata Rudy, F-PDR dibentuk untuk terwujudnya tata negara dan pemerintahan yang betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. 

“Sekber F-PDR menyatakan bahwa Pemilu 2024 adalah praktek nyata abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Jokowi baik secara langsung maupun tidak langsung,” tuturnya.

Rudy menyebut, Presiden Jokowi secara nyata berpihak pada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02. Terlebih, dengan keterlibatan anak sulungnya, yakni Gibran Rakabuming Raka. 

“Pemilu 2024 adalah pemilu yang paling buruk dan paling brutal dalam sejarah pemilu di Indonesia karena melibatkan alat-alat negara dan sumber daya negara,” katanya. 

Selain itu, forum ini membuka ruang bagi seluruh anak bangsa yang akan menyatukan diri dalam perjuangan tersebut. Sekber F-BDR akan secara rutin mengadakan mimbar bebas.

“Mimbar bebas ini akan menjadi pusat penyampaian keprihatinan dan matinya demokrasi di Indonesia,” ucap dia. 

Rudy pun mengundang seluruh masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pidato politiknya dalam menyikapi berbagai persoalan rakyat bangsa dan negara. 

Lebih lanjut, Rudy menegaskan bahwa forum ini bersifat independen, tidak di bawah kelompok, partai, atau paslon manapun. 

"Kami tidak berjuang secara partisan, kita berjuang untuk menjaga Indonesia. kita berjuang menegakkan demokrasi yang telah dirusak oleh beberapa kelompok."

Dalam deklarasi itu, terlihat sejumlah tokoh antara lain TB Hasanuddin, eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (purn) TNI Agus Supriatna, Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, budayawan M. Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu.

Sumber: Tempo