DEMOCRAZY.ID - Usai penetapan hasil Pemilu 2024 untuk kursi legislatif yang telah ditetapkan KPU, terjadi 'ketegangan' antara PDIP dan Golkar terkait jabatan Ketua DPR. Pada pemilu 2024 ini, PDIP merupakan partai dengan peraih suara terbanyak untuk DPR periode 2024-2029. Bila merujuk pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) saat ini, pengamat mengatakan PDIP selaku pemenang berpeluang lebih besar mempertahankan takhta di Senayan. Aturan di pasal 427D ayat (1) huruf b UU MD3 saat ini menyebut ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Namun, belakangan muncul kabar wacana bakal ada revisi UU MD3 yang bisa merebut kursi Ketua DPR itu dari pemenang pemilu. PDIP pun mengeluarkan pernyataan keras. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada awal pekan ini memperingatkan Golkar untuk tidak mengulangi manuver kotor di 2014. Saat itu, PDIP merupakan pemenang kursi terbanyak di DPR, namun mereka gagal mendapat kur
DEMOCRAZY.ID - Usai penetapan hasil Pemilu 2024 untuk kursi legislatif yang telah ditetapkan KPU, terjadi 'ketegangan' antara PDIP dan Golkar terkait jabatan Ketua DPR. Pada pemilu 2024 ini, PDIP merupakan partai dengan peraih suara terbanyak untuk DPR periode 2024-2029. Bila merujuk pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) saat ini, pengamat mengatakan PDIP selaku pemenang berpeluang lebih besar mempertahankan takhta di Senayan. Aturan di pasal 427D ayat (1) huruf b UU MD3 saat ini menyebut ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Namun, belakangan muncul kabar wacana bakal ada revisi UU MD3 yang bisa merebut kursi Ketua DPR itu dari pemenang pemilu. PDIP pun mengeluarkan pernyataan keras. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada awal pekan ini memperingatkan Golkar untuk tidak mengulangi manuver kotor di 2014. Saat itu, PDIP merupakan pemenang kursi terbanyak di DPR, namun mereka gagal mendapat kur