Airlangga Ngaku Anggaran Makan Siangnya di Kemenko Tak Lebih dari Rp 15.000, Kalian Percaya?

DEMOCRAZY.ID - Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menggelar media briefing di Kantor Kemenko Perekonomian hari ini, Jumat (8/3). Sebelum media briefing dimulai, ada acara makan siang bersama di sana.

"Pada siang hari ini, tadi kita mengadakan makan bersama dan tentu makan bersama ini bagian dari kita memasuki bulan Ramadan. Biasanya makanan disediakan oleh para karyawan dari kantor Menko," kata Airlangga membuka media briefing tersebut, Jumat (8/3).

Airlangga menyinggung soal harga seporsi makan siang yang dirinya santap tersebut, katanya tidak lebih dari Rp 15.000.

Meski tidak spesifik menyinggung program makan siang gratis Prabowo-Gibran, angka Rp 15.000 itu pernah dia singgung sebagai harga seporsi makan di program makan siang gratis itu.

"Makan itu adalah standar di kantor Menko sudah satu tahun. Dan biayanya tidak lebih dari Rp 15.000. Cuma (media briefing) hari ini bukan (membahas) makan 15.000," pungkas Airlangga.

Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan, dalam program makan siang gratis, satu anak akan mendapatkan jatah makan siang sebesar Rp 15.000 per hari, belum termasuk susu. Menunya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Ketua Dewan Pakar PAN dan Pembina SDI (Sustainable Development Indonesia) sekaligus Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo sebelumnya mengatakan Rp 15.000 adalah patokan unit biaya yang selama ini dibahas oleh timnya. Tapi angkanya bisa berubah tergantung  perkembangan harga pangan.

"Itu berdasarkan harga yang berlaku. Pada saat dijalankan tahun 2025, cukup tidaknya tentu tergantung kondisi harga-harga pada saat program ini dijalankan," kata Drajad kepada kumparan, Rabu (28/2).

Harga pangan di setiap daerah di Indonesia berbeda. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya melontarkan pertanyaan, apakah makan seharaga Rp 15.000 bisa kenyang. Menurutnya bila di Jogja, harga Rp 15.000 mungkin cukup.

Masalahnya, harga pangan di Jogja dengan Jakarta berbeda. Menanggapi hal itu, Drajad menegaskan lagi, jatah makan siang gratis akan disesuaikan perkembangan harga pangan ke depan, sehingga angka Rp 15.000 itu masih bisa berubah.

"Iya (Rp 15 ribu) baru patokan awal. Postur belanja negara 2025 saja belum selesai disusun," pungkasnya.

Kemenko Perekonomian Akui Ada Celah Korupsi di Program Makan Siang Gratis

Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ahmed Zaki, mengakui ada celah potensi korupsi dalam program makan siang gratis. 

Saat ini, pemerintah sedang belanja masalah dengan melakukan simulasi di daerah-daerah. Hasilnya akan diberikan ke pemerintah selanjutnya untuk memutuskan.

Salah satu masukan yang dicatat, adalah dari Kabupaten Tangerang yang menyarankan program makan siang gratis menggunakan skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Zaki menegaskan program makan siang gratis tidak akan utak-atik BOS reguler. Namun dia menyadari memang ada celah atau potensi untuk terjadi korupsi.

"Kalau dibilang ada potensi ya kalau setiap celah juga pasti ada. Tapi bagaimana sistem ini memperkecil penyelewengan tersebut," kata Zaki ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Jumat (8/3).

Namun dia memastikan ketatnya pengawasan pemerintah agar korupsi tidak terjadi. Dia mencontohkan skema BOS reguler yang sudah berjalan dengan baik di sekolah-sekolah.

"Evaluasinya secara berkala setiap tahun ada dari inspektorat kota/kabupaten, kemudian dari BPK wilayah. Jadi skema pengawasannya ada. Dan itu operasional di sekolah, jadi Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap program-program yang ada di BOS atau anggaran di BOS," kata dia.

Skema Tekan Celah Korupsi

Zaki menjelaskan tentang opsi-opsi skema program makan siang gratis yang bisa memperkecil potensi terjadinya korupsi, yakni dengan melibatkan pedagang lokal di sekitar sekolah.

"Apa yang dicontohkan di Kabupaten Tangerang menggunakan pedagang makanan lokal. Dan itu bukan pengadaan seperti katering yang 1.000 atau sebanyak siswanya. Tidak. Pedagang lokal akan bersama-sama enggak cuma satu dua, bahkan mungkin 10 pedagang yang menyuplai masing-masing pedagang 2 kelas, ada yang mampu 3 kelas," kata Zaki.

Selain menekan potensi korupsi, melibatkan pedagang makanan lokal juga lebih memastikan kesegaran makanan yang diberikan ke siswa-siswa. 

Nantinya, makanan yang disuplai pedagang lokal itu harus lolos dari penilaian ahli nutrisi dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.

"Ini kan ada efek dominonya, ekonomi kerakyatan di tingkat pedagang mikro. Ini yang paling penting," pungkasnya.

Sumber: Kumparan