6 Kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Yang Menuai Kontroversi

DEMOCRAZY.ID - Sejak dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menggantikan Anies Basewan yang masa jabatannya telah habis pada 16 Oktober 2022. Pj Gubernur Heru Budi Hartono telah menjadi pusat perhatian masyarakat Jakarta dan lintas sektor. Keputusan-keputusan Pj Gubernur Heru Budi Hartono yang terkesan melanggar batas-batas konvensional telah memicu reaksi beragam, menggugah debat sengit di antara pendukung dan kritikusnya. Dilansir dari postingan Instagram @ bigalphaid pada Senin, 11 Maret 2024, berikut beberapa kebijakan PJ Gubernur Heru Budi Hartono yang menuai kontroversi: 1. Pembatalan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Belum lama ini, media sosial diramaikan dengan keluhan salah satu mahasiswa karena Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dicabut secara sepihak oleh PJ Gubernur Jakarta. Hal ini menambah daftar kebijakan kontroversial yang ditempuh Heru Budi. 2. Penanganan Kampung Bayam Kampung Bayam adalah wilayah yang digusur demi pembangunan