DEMOCRAZY.ID - Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia atau UII membacakan pernyataan sikap yang diberi judul “Indonesia Darurat Kenegarawanan” untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Ada gejala sikap kenegarawanan Presiden Jokowi pudar,” kata Rektor UII, Prof Fathul Wahid, di halaman Auditorium Kahar Muzakkir di Kampus Terpadu UII di Jalan Kaliurang Km. 14, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Setidaknya ada empat indikator gejala terkait pudarnya sikap Presiden Jokowi tersebut. Pertama , pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden yang didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pengambilan putusannya dinilai sarat intervensi politik. Bahkan dinyatakan terbukti melanggar etika dan menyebabkan Hakim MK Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK. Kedua , diperjelas dengan pernyataan ketidaknetralan institusi kepresidenan oleh Jokowi dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak.
UII Beberkan 4 Indikator Sikap Kenegarawanan Jokowi Yang Dinilai Telah Pudar
Februari 01, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia atau UII membacakan pernyataan sikap yang diberi judul “Indonesia Darurat Kenegarawanan” untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Ada gejala sikap kenegarawanan Presiden Jokowi pudar,” kata Rektor UII, Prof Fathul Wahid, di halaman Auditorium Kahar Muzakkir di Kampus Terpadu UII di Jalan Kaliurang Km. 14, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Setidaknya ada empat indikator gejala terkait pudarnya sikap Presiden Jokowi tersebut. Pertama , pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden yang didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pengambilan putusannya dinilai sarat intervensi politik. Bahkan dinyatakan terbukti melanggar etika dan menyebabkan Hakim MK Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK. Kedua , diperjelas dengan pernyataan ketidaknetralan institusi kepresidenan oleh Jokowi dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak.