Timnas AMIN Temukan 'Pola' Penambahan 100 Suara di Tiap TPS Pada Server KPU

DEMOCRAZY.ID - Timnas AMIN melakukan analisis terhadap data suara yang dihimpun dalam server Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Mereka menemukan dugaan sejumlah pola yang menunjukkan indikasi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Pakar Bambang Widjojanto di sekretariat Timnas AMIN, Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (16/2).

"Sekarang ada pola lain. Karena ini sudah ketahuan loncatannya 600, 700, 800 (per TPS), kira-kira di angka itu, sekarang ini kami menduga penambahannya itu dilakukan 100-100 setiap TPS. Ada pola itu. Ini liciknya luar biasa," ujar Bambang dalam jumpa pers.

Selain dari pada itu, dirinya menyebutkan quick count juga dirancang untuk menghancurkan psikologis pendukung paslon yang kalah. 

Alhasil, menurutnya, jual beli rekapitulasi suara bisa terjadi akibat kondisi tersebut.

"Maka kemungkinan besar transaksi jual-beli suara di proses rekapitulasi kecamatan bisa dengan mudah dilakukan. Dan itu yang harus diwaspadai. 'Sudah lah, ngaku kalah aja. Lu harganya berapa?' Diduga bisa seperti itu. Ini sungguh-sungguh menghancurkan proses demokratisasi karena tidak ada keadaban apalagi integritas," tutupnya.

Timnas AMIN Tuding KPU Punya 'Hidden Agenda'

Deputi Hubungan Antarlembaga Timnas AMIN, Putra Jaya Husain, menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki agenda tersembunyi lantaran tidak merespons permohonan mereka untuk mengaudit sistem IT rekapitulasi data suara Pilpres 2024.

Putra mengaku sudah menyurati KPU sebanyak dua kali terkait permohonan tersebut jauh sebelum pencoblosan. 

Surat ketiga diberikan kepada Bawaslu yang kemudian juga mendorong KPU untuk melakukan audit. Namun ketiga tetap belum direspons.

"Enggak [mengajak paslon lain untuk ikut surati], kita kan cuma menunggu KPU-nya. Mau tiga paslon, satu paslon, kalau dia beritikat baik untuk membuka karena tidak ada hidden agenda. Kalau saya jadi Ketua KPU, begitu paslon mengajak audit, kalau saya tidak punya niat curang, saya akan terima dengan baik. Kalau saya Ketua KPU, misalnya," terang Putra saat jumpa pers di sekretariat pemenangan AMIN, Jakarta Selatan, Jumat (16/2).

Dia menilai, KPU seharusnya berperan seperti wedding organizer dalam sebuah acara pernikahan. 

KPU, kata Putra, bertugas melayani dan membuka akses kepada seluruh peserta pemilu, termasuk paslon dan partai politik.

"Kalau tidak ada hidden agenda KPU itu sebenarnya dengan mudah bisa saja membuka untuk akses kepada semua paslon. Tidak hanya pilpres sebetulnya. 24 parpol sebenarnya juga tentunya bisa diberi akses. Karena kan pengantinnya adalah peserta pemilu," sambungnya.

Putra mengaku, apabila KPU tak kunjung menunjukkan itikad baik itu, mereka akan mendatangi KPU secara langsung.

"Ya kita coba membawa data kesalahan itu ke sana. Nanti dibantu teman-teman wartawan dilihat. Kalau mereka menolak, berarti tidak punya niat baik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan," tegasnya.

Kendati demikian, dia tetap berharap hal tersebut tidak perlu sampai terjadi dan mau membuka data-datanya secara transparan.

"Mudah-mudahan ada kebersihan dalam hati dan kemudian tidak punya niat buruk. Dengan mudah sebetulnya, kalau tidak punya niat buruk dengan mudah mengundang kita dan kemudian membuka semuanya secara transparan," tutupnya.

Timnas AMIN Temukan 335 Bukti Kecurangan Pilpres 2024

Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Amin Subekti, mengeklaim pihaknya menemukan 335 laporan kecurangan dari berbagai TPS. 

Salah satunya terkait perbedaan angka di Formulir C1 dengan yang terdata di website KPU.  

“Kami melakukan pendalaman apakah ini sesuatu yang terjadi (perbedaan angka). Kami buka apa yang di website KPU, lalu mencoba memeriksa dalam beberapa jam terakhir, apakah ada sesuatu kelemahan dalam uploading," kata Amin Subekti dalam konferensi pers di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jl. Brawijaya X, Jakarta, Kamis (15/2).

Setelah melakukan riset dan verifikasi data dengan memvalidasi Formulir C1 dan data di website KPU, Timnas AMIN menemukan 335 laporan yang tersebar di 181 kota dan 36 provinsi.

Kubu Amin curiga ada upaya penggelembungan suara. Contohnya, paslon 01 mendapatkan tambahan suara 19,6%, paslon 02 mencapai 65%, dan paslon 03 sekitar 15,4% di atas Formulir C1.

"Ini yang kami temukan di website. Saya kira ini membuktikan bahwa apa yang dibicarakan masyarakat memang terjadi,” kata Amin.

“Riset ini bisa dilakukan semua orang, bisa menelusuri sendiri, dari sana akan kelihatan. Ini contoh, akhirnya tudingan penggelembungan suara ada buktinya." tandasnya.

Sumber: Kumparan