Ribuan Relawan Anies Baswedan-Cak Imin Bakal Turun Ke Jalan, Protes Dugaan Kecurangan Pemilu

DEMOCRAZY.ID - RIBUAN relawan Anies-Muhaimin (AMIN) bakal menggelar unjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka menuntut keadilan terhadap hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. 

"Kita akan mengepung KPU dalam kapasitas pemilu curang harus dihentikan," ujar koordinator pelaksana acara kumpul 1.000 relawan AMIN, Isra Sanaky, di Markas Pemenangan, di Jalan Diponegoro X, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Februari 2024.

Isra mengatakan pihaknya telah memiliki sejumlah bukti terjadinya pelanggaran pemilu. Bukti ini akan dibawa saat melakukan aksi damai di depan KPU. 

"Beberapa pelanggaran akan kita bawa juga sebagai bukti nyata betapa bahaya, betapa sadisnya, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu," jelasnya.

Namun, ia enggan membeberkan kapan aksi digelar. Ia masih berkoordinasi dengan jaringan relawan lainnya. 

"Kami ingin menyatukan kekuatan ketua umum relawan AMIN untuk pastikan lagi dengan komponen masyarakat Indonesia turun," pungkasnya. 

Bukti Kecurangan Mulai Terkumpul, Cak Imin Yakin Pilpres 2 Putaran

CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin makin percaya diri (pede) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan berlangsung dua putaran. 

Di sisi lain, Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN) berkomitmen untuk terus mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"THN akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan AMIN adalah pasangan yang memiliki kesiapan untuk masuk di putaran kedua," kata Cak Imin di Posko THN Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Mampang Square, Jakarta Selatan, Selasa (20/2). 

Tim hukum di daerah juga disebut telah memaksimalkan kerja untuk mengumpulkan bukti. Seluruh bukti yang dikumpulkan diharapkan memperkuat kubu AMIN membuktikan kecurangan.

"Tim hukum daerah yang telah terus mengumpulkan fakta data potensi bagi persiapan terwujudnya pemilu yang jujur adil dan Insyaallah kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya," ujar Cak Imin.

Sementara itu, Anies juga menyatakan menyayangkan terjadinya dugaan kecurangan. Situasi tersebut juga mengganggu aspirasi rakyat.

"Sangat mengkhawatirkan. Jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat. Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat," ujar Anies. 

Kecurangan Pemilu Marak, DPR Didorong Segera Mengevaluasi Kerja KPU

KOALISI Masyarakat Kawal Pemilihan Umum Demokratis mendorong DPR bergerak merespons dugaan kecurangan pemilu. 

Bahkan, mengevaluasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara.

Mewakili koalisi, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati mengatakan perlu evaluasi menyeluruh terkait hal ini. 

Sebab, KPU dipandang tak lagi memiliki legitimasi menjalankan demokrasi.

"DPR RI segera mengevaluasi dan membentuk KPU yang baru dalam tempo sesingkat-singkatnya untuk pelaksanaan pemilu ulang di seluruh wilayah di Indonesia," kata Mike dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Februari 2024.

Pernyataan Mike merespons Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang membolehkan handphone dibawa masuk ke tempat pemungutan suara. 

Padahal, hal tersebut dilarang Pasal 25 huruf e PKPU Nomor 25 Tahun 2023.

Pihaknya meminta Ketua KPU dicopot dari jabatannya dan keanggotaan. Pernyataan Hasyim membolehkan handphone merupakan pelanggaran berat terakhir.

"Dan sebelumnya dia juga sudah dijatuhi sanksi pelanggaran berat etik terakhir oleh DKPP," kata Mike.

Senada, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menilai proses-proses itu perlu dan mendesak dilakukan. Sebab, Ketua KPU sudah berkali-kali melakukan pelanggaran berat.

Wahyu menilai cara tersebut dapat berkontribusi memulihkan legitimasi pemilu. Karena, KPU saat ini sudah dibajak rezim.

"Begitu pula dengan proses pemilu yang terjadi, sehingga pemilu dan penyelenggara Pemilu tidak legitimate," kata dia.

Sumber: MediaIndonesia