Rezim Jokowi dan Kroni Orba Sabotase Suara Rakyat: 'Pemilu Ulang Untuk Seluruh Rakyat Indonesia'

Rezim Jokowi dan Kroni Orba Sabotase Suara Rakyat: 'Pemilu Ulang Untuk Seluruh Rakyat Indonesia'

ALIANSI AKTIVIS 98 dalam siaran pers nya mengatakan Pemilu 2024 sejak awal kami mengatakan dengan tegas pemilu 2024 Cacat Hukum dan KKN, Boikot dan Tolak, Turunkan Jokowi Sekarang Juga.

Bentuk Pemerintah transisi untuk membuat pemilu yang demokratis jujur dan adil untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih jauh dari KKN dan ini yang selalu kami perjuangkan 25 tahun pasca reformasi 98. 

Bilung silaen ketua Presidium Aliansi Aktivis 98 menegaskan perjalanan pemilu 2024 sejak awal sudah di rencanakan dan di disain oleh rejim jokowi yang berkoalisi dengan kroni – kroni orde Baru jauh sebelum pemilu 2024, muncul nya sosok gibran anak presiden yang masih aktif di paksa oleh rejim jokowi dan kroni – kroni orba untuk masuk dalam pencalonan cawapres berpasangan dengan Prabowo bukti dengan mengubah aturan pemilu di mahkamah konstitusi. 

Di Terima nya gibran dalam daftar cawapres oleh KPU yang cacat hukum dan KKN membuktikan rejim jokowi rusak dan menghianati dari cita – cita reformasi 98, jokowi dan kroni – kroni orde Baru menjadi dalang pelanggaran konstitusi dan menodai demokrasi serta menghianati seluruh rakyat indonesia dan Pemilu uLang untuk seLuruh rakyat Indonesia harus dilakukan kembali. 

Bilung siLaen juga mengatakan bahwa rakyat tidak boleh diam terhadap penghianatan rejim jokowi dan kroni – kroni orde Baru yang sudah dirusak oleh jokowi secara berjemaah. Perlawanan ini harus kita satu kan untuk menggulingkan jokowi dan antek – antek orde baru. 

Kejahatan rejim jokowi dan Koalisi kroni – kroni orba ini jelas nyata dengan membuat sabotase suara rakyat di pemilu 2024 untuk memenangkan anak nya gibran.

Pemilu 2024 PEMILU yang sangat buruk dan rusak yg tidak mengedepankan kepentingan rakyat dan demokrasi. 

Bilung siLaen juga menyerukan kepada semua kelompok dan elemen buruh, mahasiswa, pemuda, dan pelajar serta kelompok – kelompok yang pro untuk penyelamatan NKRI untuk kembali pada marwah negara ini yang sesungguh nya BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR. 

Jokowi dan antek – antek orba harus kita Gulingkan bersama – sama untuk kembali pada cita – cita proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi bangsa yang benar – benar merdeka ( BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR). 

'Tritolak Rakyat Atas Pemilu Curang'

Bahwa bentuk kecurangan pemilu telah diawali mobilisasi birokrasi, pengerahan aparat, dan penunggangan hukum untuk kepentingan politik. 

Kemudian terjadi surat suara yang tercoblos, otak-atik angka dalam sistem IT KPU, dan dilanjutkan dengan penggirngan opini melalui quick count oleh lembaga-lembaga surepay berbayar.

Bahwa Presiden Joko Widodo bertanggungjawab atas kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilpres 2024. 

Sebagaimana diprediksi bahwa Pilpres 2024 berlangsung curang selama Joko Widodo masih berkuasa. Maka, pemakzulan dalam waktu sesingkat-singkatnya, merupakan keniscayaan.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka Petisi 100 yang terus berjuang untuk memulihkan kedaulatan rakyat dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, menyatakan “Tritolak Rakyat” berupa tolak Quick Count karena mengganggu dan menggiring hasil penghitungan nyata, tolak hasil pemilu curang yang merusak asas Pemilu yang jujur dan adil dengan memberdayakan anggota KPU pusat hingga daerah, anggota Bawaslu, seluruh jajaran ASN di seluruh daerah untuk melakukan kecurangan, didukung dengan menggunakan sistem IT yang cacat, tidak layak pakai dan sarat rekayasa manipulatif, serta tolak Prabowo Gibran sebagai pasangan curang dan cacat konstitusi.

Kedua, mendesak agar pemakzulan Joko Widodo agar segera dilakukan, sebab Pemilu, khususnya Pilpres, ternyata tidak berlangsung sehat, jujur, transparan dan adil. 

Pemihakan berbasis kepentingan politik dinasti menempatkan Joko Widodo sebagai perusak dan penjahat demokrasi.

Ketiga, mengajak dan mendesak seluruh lapisan masyarakat yang masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi, moral/agama, Pancasila, dan UUD 1945 serta seluruh UU yang berlaku, untuk melakukan aksi pengawalan dan cegah tangkal kecurangan, baik kepada KPU, Bawaslu, KPUD maupun Panwaslu di seluruh Indonesia. 

Rakyat juga dihimbau untuk mempersiapkan diri guna melawan pemilu curang dan pemaksaan hasil pemilu sarat kecurangan.

Demikian Pernyataan Sikap Petisi 100 atas kondisi Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan, dari hulu sampai hilir, dari pusat hingga daerah. 

Kedaulatan rakyat harus dipulihan dan Konstitusi harus ditegakkan. Mari kita lawan dan basmi kecurangan perusak kehidupan berbangsa dan bernegara NKRI!

Jakarta, 17 Februari 2024

Badan Pekerja Petisi 100

1. Mayjen TNI Soenarko

2. Dr. Marwan Batubara

3. Dr. Anthony Budiawan

4. HM Rizal Fadillah, SH

5. Ir. syafril Sjofyan, Bc teks MM.