Prabowo-Gibran Disebut Bakal Bentuk Kementerian Urus Makan Gratis, Pengamat: Terlalu Berlebihan!

DEMOCRAZY.ID - Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal membentuk kementerian baru yang secara khusus mengurus program makan siang dan susu gratis.

Adanya isu tersebut mendapat sorotan dari Pengamat Politik Citra Institute Efriza.

Ia mengingatkan keinginan Prabowo-Gibran untuk membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) baru tidak bisa seenaknya sendiri, karena untuk merubah nomenklatur kementerian harus ada diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Pemerintahan ini adalah pemerintahan transisinya dari pak presiden Joko Widodo, dan tentu ia juga tidak bisa buru-buru membentuk. Tentunya pak Prabowo boleh berencana, tapi itu baru sekedar coretan" ujarnya saat diwawancarai pada Jumat 23 Februari 2024.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM) Serang itu juga mempertanyakan keefektifan perubahan nomenklatur kementerian jika benar akan dibentuk saat Parabowo-Gibran menjabat.

"Jangan sampai kita terjadi lagi perubahan nomenklatur kementerian, ada yang digabung, ada yang dihilangkan," katanya.

"Dan ini tentu membuat para PNS atau ASN yang bekerja di sana itu mengalamami adaptasi dan ritme yang berbeda, seperti menteri lingkungan hidup, itu mereka harus melakukan ritme baru lagi, ini tentu jadi pertanyaan apakah ini efektif," jelasnya.

Ia juga menilai pembentukan kemenko baru untuk mengurus program makan dan susu gratis itu adalah hal yang berlebihan, karena tidak akan terjadi efisiensi anggaran, yang ada malah pembengkakkan anggaran.

"Saya rasa terlalu berlebihan (kemenko baru), lebih baik tetap di kemenko perekonomian, tetapi mungkin ada penambahan porsi yang harus dimasukan di sana, mungkin penambahan nama nomenklatur barunya. Ini lebih efektif dibanding harus bentuk kemenko baru," tandas Efriza.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo-Gibran akan membentuk kementerian khusus untuk mewujudkan program makan siang dan susu gratis.

Adapun sejumlah kementerian lain akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program ini, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud.

Program Makan Siang dan Susu Gratis Masuk APBN 2025

Pemerintah tengah mempersiapkan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. 

Dalam pembahasan dokumen resmi negara yang merinci gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tersebut, Program Makan Siang dan Susu Gratis disebut turut masuk di dalamnya.

Dengan demikian, bisa dipastikan program makan siang dan susu gratis yang diusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

Disebutnya bakal masuk pada APBN 2025, dibenarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ia membenarkan program itu akan masuk dalam pembahasan KEM-PPKF 2025 yang digelar pada pekan depan.

"Masuk," kata Airlangga saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 23 Februari 2024.

KEM-PPKF 2025 nantinya akan dibahas pada Senin 26 Februari 2024, dalam rapat Sidang Kabinet Presiden Joko Widodo.

"PPKF sedang dibahas, nanti Senin akan ada sidang kabinet. Jadi tunggu saja Senin," ujar Airlangga.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebut pihaknya telah memulai pembahasan dan penyusunan KEM-PPKF sebagai dasar untuk APBN 2025.

Pembahasan KEM-PPKF itu juga akan melibatkan pemerintahan yang akan datang.

“Ya, memang nanti tidak terhindarkan nanti ada pembahasan dengan pemerintah sekarang dan yang akan datang,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Senin 19 Februari 2024.

Sumber: Disway