Prabowo di Mata Media Asing: Penculik, Pemicu Kerusuhan Hingga Menang Berkat Jokowi

DEMOCRAZY.ID - Kemenangan Prabowo Subianto dalam hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2024 disoroti oleh media asing. 

Berdasarkan hasil quick count dari sejumlah lembaga survei, Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka unggul dan mendapat lebih dari 50 persen suara. 

Al Jazeera misalnya, dalam artikel berjudul “Who is Prabowo Subianto, the man likely to be Indonesia’s next president?” mereka menulis sosok Prabowo sebagai seorang jenderal yang pernah ditakuti di seluruh Indonesia dan dilarang masuk Amerika Serikat, kini mengubah dirinya menjadi 'kakek yang lucu’

Prabowo dan Tragedi 1998

Al Jazeera menyoroti hubungan Prabowo dengan tragedi 1998. Dalam tulisannya, media asing itu mewawancarai aktivis bernama John Muhammad, yang memainkan peran penting dalam protes yang dipimpin mahasiswa pada 1998.

Aksi protes ini mengakhiri pemerintahan garis keras selama lebih dari 30 tahun oleh mantan pemimpin Indonesia Soeharto dan mengantarkan era reformasi demokrasi.

Dalam laporan Al Jazeera, dituliskan bahwa John khawatir dengan masa depan demokrasi. Alasannya karena Prabowo tampaknya akan menjadi presiden berikutnya di Indonesia setelah menang menurut hasil quick count.

“Kalau Prabowo jadi presiden, itu akan membuat banyak orang berani. Tidak ada seorang pun yang takut melakukan pelanggaran HAM, karena dia menghindari semua tuduhan yang ditujukan kepadanya dan berhasil menutupinya,” kata Muhammad, menceritakan bagaimana Kopassus di bawah komando Prabowo menindak protes di Jakarta. Universitas Trisakti pada Mei 1998.

Bagi Muhammad, kemungkinan kemenangan Prabowo yang berusia 72 tahun dalam pemilu merupakan masa yang berbahaya bagi Indonesia.

“Ini sangat berbahaya, dan Indonesia akan menjadi negara demokrasi yang sangat gelap jika dipimpin oleh Prabowo,” katanya kepada Al Jazeera.

Al Jazeera kemudian mengungkit tragedi 1998 yang menyebabkan Prabowo dipecat dari militer. Mereka menulis tragedi 1998 menyebabkan empat mahasiswa tewas, dan puluhan lainnya luka-luka. 

Tragedi tersebut juga memicu kemarahan luas dan setelah jatuhnya Soeharto, hal ini mengakibatkan pemecatan tidak hormat dari militer terhadap Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo juga disebut tidak pernah diadili atas Trisakti atau 22 penculikan yang terjadi pada tahun yang penuh gejolak itu, meskipun beberapa anak buahnya diadili dan dihukum. 

“Tiga belas aktivis tidak pernah ditemukan,” tulis Al Jazeera. 

Prabowo Pemicu Kerusuhan

Media yang berbasis di Qatar itu juga menuliskan bahwa Prabowo pemicu kerusuhan 1998. Dalam artikelnya, Al Jazeera menulis Prabowo adalah pemimpin Kopassus saat kerusuhan anti-Tionghoa pecah di seluruh Indonesia pada Mei 1998.

Mereka kembali mewawancarai seorang aktivis perempuan, yang tidak ingin disebutkan namanya karena takut akan pembalasan. Aktivis tersebut menyebut banyak dari mereka yang melakukan pemerkosaan adalah tentara.

Prabowo pun diyakini secara luas terlibat dalam pemicu kerusuhan. 

“Salah satu kasus terburuk yang saya tangani adalah seorang gadis Tionghoa yang diperkosa dengan pecahan botol. Saya masih trauma dengan hal itu bertahun-tahun kemudian,” katanya kepada Al Jazeera. 

Prabowo Dilarang Masuk Amerika Serikat hingga Akui Menculik Aktivis

Di sisi lain, Al Jazeera turut memuat hubungan Prabowo dan Amerika Serikat. Usai tragedi 1998, Negeri Paman Sam melarang Prabowo masuk ke negara tersebut atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Namun larangan itu dicabut pada 2020 setelah ia diangkat sebagai menteri pertahanan oleh Presiden Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi.

Prabowo sendiri membantah terlibat dalam pelanggaran HAM. Namun pada 2014, ia mengakui kepada Al Jazeera bahwa ia telah membantu menculik aktivis di era Soeharto.

Dia mengatakan bahwa dia telah mengikuti perintah dan penculikan itu sah.

“Saya melakukan operasi yang legal pada saat itu. Jika pemerintahan baru mengatakan saya bersalah, saya di sini untuk bertanggung jawab penuh,” katanya.

Selain dugaan pelanggaran di Jakarta, Al Jazeera juga menuliskan bahwa Prabowo dituduh terlibat dalam kejahatan militer di Timor Timur, yang diserbu dan diduduki Indonesia pada 1975, serta di provinsi timur Papua Barat, di mana konflik telah bergemuruh selama beberapa dekade .

Tuduhan terhadap Prabowo di Timor Timur termasuk klaim bahwa ia memimpin misi pada 1978 untuk menangkap Nicolau dos Reis Lobato, perdana menteri pertama negara tersebut yang menjabat hanya sembilan hari sebelum invasi Indonesia.

Prabowo juga dituduh memimpin tim pasukan khusus yang bertanggung jawab atas pembantaian Kraras di Timor Timur pada 1983 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Terkait hal tersebut, Prabowo membantah telah melakukan kesalahan di wilayah itu. 

Menjadi Pengusaha Setelah Dipecat Militer

Setelah dikeluarkan dari militer, Prabowo berbisnis dengan saudaranya Hashim Djojohadikusumo. 

Keduanya saat ini memiliki sejumlah perusahaan, termasuk perusahaan pulp kertas dan perkebunan di Kalimantan Timur, serta perusahaan minyak, gas, batu bara, dan kelapa sawit.

Dia adalah kandidat terkaya dalam pemilu presiden pada Rabu, dengan kekayaan yang dilaporkan lebih dariUS $127 juta. 

Selain rumah besarnya di pinggiran Jakarta, ia juga memiliki tempat peristirahatan di pegunungan yang dijaga di Hambalang, Jawa Barat, tempat ia menunggang kuda ras murni dan memelihara seekor elang peliharaan.

Ubah Jati Diri Demi Memikat Pemilih 

Tidak hanya mengungkit masa lalu Prabowo, Al Jazeera turut menyoroti aksi kampanye Menteri Pertahanan itu. 

Dalam artikelnya, Al Jazeera menulis Prabowo berusaha mengubah jati dirinya selama kampanye dengan menjadi sosok kakek “imut” di dunia maya untuk menarik pemilih muda di Indonesia. 

Kampanye tersebut tampaknya berhasil, dengan beberapa pemilih mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka tidak mempercayai tuduhan terhadap dirinya.

“Pendapat mengenai dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo hanyalah opini yang selalu dilontarkan rivalnya di setiap pemilu presiden untuk mencuri simpati masyarakat,” kata Bertrand Silverius Sitohang, dosen pendidikan kewarganegaraan dan hukum Universitas Katolik Santo Thomas di Medan di Sumatera Utara yang menjadi salah satu episentrum kerusuhan anti-Tionghoa.

“Namun, yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada proses hukum atau disiplin yang mampu membuktikan bahwa dia adalah pelaku pelanggaran hak asasi manusia,” tambah Sitohang, yang mengaku memilih mantan jenderal tersebut.

Prabowo Menang Berkat Jokowi

Al Jazeera menilai Prabowo mendapatkan keuntungan dari hubungannya dengan Jokowi yang masih sangat populer dengan tingkat persetujuan sekitar 80 persen. 

Mengingat, jenderal tersebut dua kali kalah dari Jokowi, namun ia memilih berdamai dengan Jokowi dan bergabung dengan kabinetnya sebagai menteri pertahanan.

Terbukti, pada Pemilu 2024 kali ini, ia mendampingi putra tertua Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang berusia 36 tahun. Al Jazeera pun menyoroti dukungan Jokowi kepada paslon nomor urut 2 itu. 

“Dan meskipun presiden yang akan keluar dari jabatannya tidak secara resmi mendukung pasangan tersebut, mereka terlihat mendapat dukungan tersirat darinya,” muatnya. 

Al Jazeera juga mewawancarai beberapa orang yang mendukung Prabowo serta alasannya. Salah satunya Sahata Manalu, seorang pengacara di Medan. Manalu mengatakan bahwa koneksi dengan Jokowilah yang memenangkan suara Prabowo.

“Saya fanatik terhadap Jokowi, jadi saya harus mendukung arah politik Jokowi. Saya ingin memilih Prabowo karena dia orang baik dan patriot, tapi alasan utamanya adalah karena Jokowi,” kata Manalu, seraya menambahkan bahwa pelanggaran HAM seharusnya ditujukan kepada Soeharto “karena dialah yang menyuruh”.

Kemudian mereka juga mewawancarai Meli Nadeak, seorang pembantu rumah tangga di Medan yang juga memilih Prabowo. Baginya, jenderal kontroversial itu adalah “Si Gemoy” yang artinya “imut” dalam bahasa Indonesia.

Ada juga Nadeak, 25 tahun, mengatakan bahwa dia telah menonton semua video kampanye Prabowo di TikTok dan bahkan membuat beberapa video sendiri untuk mendorong pemilih pergi ke tempat pemungutan suara dan mendukungnya.

Dia mengatakan dia menganggap kebijakannya juga menarik. Hal ini termasuk janji untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun ke depan dan memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah kepada anak-anak dan ibu di seluruh Indonesia.

“Mudah-mudahan tidak ada pelanggaran HAM,” ujarnya.

Sementara itu, Al Jazeera menuliskan bahwa para analis mengatakan meskipun kepresidenan Prabowo tidak akan membawa Indonesia kembali ke sistem otokrasi penuh, hal ini dapat semakin mengikis demokrasi yang diperjuangkan oleh banyak orang – termasuk Muhammad dan rekan-rekan aktivisnya – pada 1998.

“Prabowo memiliki obsesi terhadap kursi kepresidenan sejak ia berada di militer dan telah mengubah strategi beberapa kali,” Ian Wilson, dosen studi politik dan keamanan di Universitas Murdoch Perth, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Dia mungkin bukan diktator fasis dalam arti sebenarnya, tapi dia memusuhi proses demokrasi dan melihat demokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagai presiden, dia kemungkinan akan melakukan apa yang telah dilakukan Jokowi dan mengupayakan bagaimana demokrasi bisa lebih prosedural dan memperkecil ruang untuk berdiskusi.”

Prabowo “tidak pernah demokratis, dan dia tidak pernah dimintai pertanggungjawaban”, tambah Wilson.

Sumber: Tempo