DEMOCRAZY.ID - Film dokumenter Dirty Vote yang mengangkat berbagai kecurangan Pemilu 2024 turut membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon wakil presiden (cawapres). Putusan itu dinilai sarat dengan kejanggalan yang dapat ditemukan dari berbagai sisi. Dalam film, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menjelaskan setidaknya ada 11 poin kejanggalan dalam putusan tersebut. Beberapa kejanggalan itu berhubungan dengan proses awal permohonan diajukan, persidangan, hingga konflik kepentingan yang muncul. Berikut sederet poin kejanggalan di balik putusan MK versi Dirty Vote. 1. Kontradiksi Mahkamah Konstitusi Bivitri mengungkapkan syarat pencalonan yang berupa presidential threshold 31 kali ditolak Mahkamah Konstitusi dengan berbagai alasan. Namun, ketika ada syarat lain yang diajukan hanya dengan satu kali permohonan, Mahkamah Konstitusi menerima hingga berlanjut sampai putusan. 2. Cara instan ubah UU tanpa DPR Putusan MK terkait batas usia cawapres itu juga dinilai
DEMOCRAZY.ID - Film dokumenter Dirty Vote yang mengangkat berbagai kecurangan Pemilu 2024 turut membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon wakil presiden (cawapres). Putusan itu dinilai sarat dengan kejanggalan yang dapat ditemukan dari berbagai sisi. Dalam film, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menjelaskan setidaknya ada 11 poin kejanggalan dalam putusan tersebut. Beberapa kejanggalan itu berhubungan dengan proses awal permohonan diajukan, persidangan, hingga konflik kepentingan yang muncul. Berikut sederet poin kejanggalan di balik putusan MK versi Dirty Vote. 1. Kontradiksi Mahkamah Konstitusi Bivitri mengungkapkan syarat pencalonan yang berupa presidential threshold 31 kali ditolak Mahkamah Konstitusi dengan berbagai alasan. Namun, ketika ada syarat lain yang diajukan hanya dengan satu kali permohonan, Mahkamah Konstitusi menerima hingga berlanjut sampai putusan. 2. Cara instan ubah UU tanpa DPR Putusan MK terkait batas usia cawapres itu juga dinilai