DEMOCRAZY.ID - Budayawan sekaligus jurnalis senior, Goenawan Mohamad menyebut Presiden Joko Widodo tidak memahami soal politik reformasi. Sebab, saat terjadinya reformasi di tahun 1998, Jokowi tidak ikut terlibat langsung. Saat itu, kata Goenawan, Jokowi belum berpolitik dan merupakan seorang pengusaha mebel. Karena itu, politik reformasi yang menjunjung tinggi nilai demokrasi tak diterapkan. Hal ini disampaikan Goenawan dalam acara penyampaian maklumat untuk Jokowi dari Komunitas Utan Kayu menjelang Pemilu 2024 di Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (9/2/2024). "Jokowi tidak pernah aktif di bidang politik reformasi. Saya kira pengalaman dan pengetahuan politiknya itu tidak sampai. Dia waktu itu hanya pengusaha yang sukses di Solo, pengusaha furnitur," ujar Goenawan di Lantaran tidak mengerti politik reformasi, maka Goenawan menyebut Jokowi tidak menyadari dirinya melanggar aturan. Mulai dari pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Pedas! Goenawan Mohamad Sebut Jokowi Tak Mengerti Politik Reformasi: Waktu 98 Dia Cuma Pengusaha Mebel
Februari 09, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Budayawan sekaligus jurnalis senior, Goenawan Mohamad menyebut Presiden Joko Widodo tidak memahami soal politik reformasi. Sebab, saat terjadinya reformasi di tahun 1998, Jokowi tidak ikut terlibat langsung. Saat itu, kata Goenawan, Jokowi belum berpolitik dan merupakan seorang pengusaha mebel. Karena itu, politik reformasi yang menjunjung tinggi nilai demokrasi tak diterapkan. Hal ini disampaikan Goenawan dalam acara penyampaian maklumat untuk Jokowi dari Komunitas Utan Kayu menjelang Pemilu 2024 di Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (9/2/2024). "Jokowi tidak pernah aktif di bidang politik reformasi. Saya kira pengalaman dan pengetahuan politiknya itu tidak sampai. Dia waktu itu hanya pengusaha yang sukses di Solo, pengusaha furnitur," ujar Goenawan di Lantaran tidak mengerti politik reformasi, maka Goenawan menyebut Jokowi tidak menyadari dirinya melanggar aturan. Mulai dari pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU)