DEMOCRAZY.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggegerkan dunia politik dengan menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi hasil Pemilu 2024. Keputusan kontroversial ini juga diiringi penolakan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunda tahapan rekapitulasi di tingkat pleno PPK. Surat pernyataan penolakan dari DPP PDIP, tertanggal 20 Februari 2024, dengan nomor 2599/EX/DPP/II/2024, secara tegas menunjukkan ketidaksetujuan PDIP terhadap mekanisme penggunaan Sirekap dan penundaan tahapan rekapitulasi. Dokumen ini ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Politikus senior PDIP, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengonfirmasi keberadaan surat penolakan ini, menyatakan. "Iya benar." Berikut ini salinan Surat Penolakan PDIP terhadap penggunaan aplikasi SiRekap dan juga penolakan terhadap sikap KPU yang hendak menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara: Merdeka!!! Sebaga
DEMOCRAZY.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggegerkan dunia politik dengan menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi hasil Pemilu 2024. Keputusan kontroversial ini juga diiringi penolakan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunda tahapan rekapitulasi di tingkat pleno PPK. Surat pernyataan penolakan dari DPP PDIP, tertanggal 20 Februari 2024, dengan nomor 2599/EX/DPP/II/2024, secara tegas menunjukkan ketidaksetujuan PDIP terhadap mekanisme penggunaan Sirekap dan penundaan tahapan rekapitulasi. Dokumen ini ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Politikus senior PDIP, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengonfirmasi keberadaan surat penolakan ini, menyatakan. "Iya benar." Berikut ini salinan Surat Penolakan PDIP terhadap penggunaan aplikasi SiRekap dan juga penolakan terhadap sikap KPU yang hendak menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara: Merdeka!!! Sebaga