PDIP Berencana Gandeng Timnas AMIN Bentuk 'Tim Khusus' Bongkar Kecurangan Pemilu

DEMOCRAZY.ID - PDI Perjuangan (PDIP) berencana menjalin komunikasi dengan tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terkait pembentukan tim khusus untuk mengumpulkan berbagai dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.

"Kami berkomunikasi dengan tim 01 untuk membentuk tim khusus," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2).

Ia mengatakan tim pemenangan Anies-Muhaimin memang sudah memiliki rencana yang mungkin akan dijalankan masing-masing. 

Namun, Hasto mengaku pihaknya terbuka terhadap para tokoh yang terpanggil untuk bergabung.

"Sehingga dalam proses, misalnya sidang di MK, ini akan menjadi bukti-bukti yang berbeda di mata hukum," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, melalui hitung cepat, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul atas pasangan nomor urut 1 dan 3 dengan persentase di atas 50%.

Adapun, sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi resmi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

PDIP Dorong TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Bongkar Kecurangan Pilpres

DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merekomendasikan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membentuk tim khusus yang fokus mengumpulkan berbagai bukti kecurangan di Pilpres 2024. PDIP meyakini terjadi kecurangan yang sudah sangat melewati batas.

"PDI Perjuangan mencermati seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir. Suara rakyat adalah suara kebenaran karena itulah seluruh struktur PDI Perjuangan bersama dengan sukarelawan saksi dan kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan," kata Hasto di Jakarta, Rabu (14/2).

Adanya operasi kecurangan di pilpres sudah diprediksi dan banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok prodemokrasi. 

Hasto juga menekankan elemen masyarakat sipil paling banyak bersuara baru terjadi di Pilpres 2024 ini setelah reformasi. Begitu juga para guru besar bersuara.

"Artinya memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu, baik itu proses maupun dari hasil pemilu itu sendiri," tuturnya.

Ia mengatakan tim khusus pengumpbul bukti kecurangan akan diisi para ahli hukum dan pakar yang berkaitan dengan demografi. 

Hasto menganggap terjadi anomali demokrasi apabila melihat hasil hitung Pilpres 2024 meski produknya memang tak bisa dijadikan patokan mengingat penghitungan resmi akan dilakukan KPU RI.

"Kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada dan tim khusus ini tentu saja juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya interest begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia," ungkapnya. 

Sikapi Quick Count, Kubu 01 & 03 Punya Dua Pilihan

HASIL quick count atau hitung cepat Pemilu 2024 lintas lembaga menunjukkan bahwa pasangan calon (paslon) nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul hingga 59%, melampaui Paslon Nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sekitar 25% dan Paslon nomor 3 Ganjar Pranowo- Mahfud MD pada kisaran 16%. 

Angka itu menegaskan bahwa Pilpres 2024 hanya berjalan satu putaran.

Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan menghadapi situasi itu kubu Paslon 01 dan Paslon 03 hanya punya dua pilihan, yaitu menerima dengan legowo hasil Pilpres yang selama ini diyakini diwarnai kecurangan, ataukah bersikap tegas melakukan perlawanan.

"Jika kedua kubu melakukan perlawanan di jalur konstitusional, apakah mereka masih yakin dan percaya dengan komposisi majelis hakim dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Umam, Rabu (14/2).

Sebaliknya, ujar Umam, jika kubu 01 dan 03 akhirnya juga tidak percaya pada kredibilitas MK, Umam mempertanyakan apakah partai-partai pendukung kubu 01 dan 03 siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan baru hingga memaksa mereka harus berpuasa dari kekuasaan.

"Partai-partai menengah-bawah tidak dididik untuk siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan, atau bahkan berpuasa dari kekuasaan," ucapnya.

Menurutnya situasi tersebut membuka pertanyaan tentang kualitas dan masa depan demokrasi ke depan.

"Akankah nilai-nilai dan pilar-pilar demokrasi yang mengharuskan check and balances masih bisa diwujudkan? Ataukah pilar-pilar itu akan semakin hilang oleh orkestrasi kekuatan politik yang berbasis kepentingan sesaat?" tukas Umam yang juga Direktur Eksekutif Indo Strategic itu.

Sumber: MediaIndonesia