Pakar Siber Soroti Pemilu 2024: Sirekap Milik KPU Sangat Jelek!

DEMOCRAZY.ID - Pakar Riset Siber sekaligus Ketua Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menanggapi polemik Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Pratama mengatakan bahwa kehadiran Sirekap mempengaruhi perhitungan manual angka suara di pemilu 2024.

“Masalah ini tidak akan terjadi kalau misalkan KPU tidak menganggap ini hanya sebagai alat bantu saja. Kalau sebagai alat bantu harusnya nggak ngaruh nih. 

Kalau misalkan nggak berguna nggak usah ditayangin. Tapi ternyata ini kan digunakan masyarakat untuk melakukan checking. Dari mana lagi masyarakat bisa melakukan checking kalau bukan tidak dari Sirekap ini,” kata Pratama dalam diskusi bertajuk “Suara Rakyat” di Inews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

Dia juga mengatakan bahwa aplikasi Sirekap yang dibuat KPU sangat jelek. 

Itu lantaran terlalu banyak kesalahan yang dibuat walaupun sekarang sudah diperbaiki seperti algoritma tertentu. 

Mengenai jumlah suara pemilih yang lompat-lompat, itu pun menurut Pratama memang harus dibuktikan.

Ketika Host, Aiman Witjaksono bertanya, kalau seandainya Sirekap ini bermasalah mungkin nggak berpengaruh pada penghitungan manualnya? 

Pratama menjawab bahwa dalam undang-undang Sirekap dinyatakan sebagai alat perhitungan.

“Kalau menurut pengetahuan saya dari hasil riset kita disini di keputusan KPU nomor 66 tahun 2024, ternyata Sirekap juga bukan hanya digunakan untuk alat bantu, ternyata juga digunakan untuk perhitungan. 

Artinya apa? Artinya ini berhubungan dengan perhitungan manual, buat apa perhitungan manual dihentikan? Ini ada saksinya lo, ini real,” kata dia.

Kemudian dia mempertanyakan kenapa perhitungan manual dihentikan gara-gara Sirekap datanya belum sinkron. 

“Kan nggak ada hubungannya sama sekali ini. Kemudian berikutnya masalah tidak bisanya melakukan editing Pilpres di TPS. Ini lebih lucu lagi, di TPS itu data yang diolah Cuma 300 untuk Pilpres. 

300 itu saksinya ada banyak, ada panwas, ada orang-orang masyarakat memperhatikan, lho kok kalau salah nggak bisa diedit? Ada apa? Kenapa? Padahal kalau misalkan ada yang macem-macem ada banyak masyarakat, ini kan aneh,” ujarnya.

Sumber: Okezone