Media Qatar Al Jazeera Soroti Klaim, Dinasti Politik, Hingga Dugaan Kecurangan Pemilu Indonesia

DEMOCRAZY.ID - MEDIA asal Qatar, Al Jazeera, menyoroti klaim kemenangan pemilihan presiden (pilpres) yang dilakukan calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Dia berpegang pada sampel data perhitungan suara cepat tidak resmi yang memberikannya keunggulan 58%.

Saingannya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, masing-masing tertinggal sekitar 25% dan 17%. 

Penghitungan awal yang dilakukan oleh KPU jauh lebih lambat dan menunjukkan bahwa Prabowo memperoleh 57,7% suara, dengan sekitar 6% suara tercatat.

“Kita tidak boleh sombong, tidak boleh sombong, tidak boleh euforia, kita tetap harus rendah hati, kemenangan ini harus menjadi kemenangan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (14/2).

Media tersebut menyebut Prabowo menjadi kandidat terdepan dalam pemilu ini, berkat dukungan nyata dari Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi.

Putranya yang berusia 36 tahun, Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan Prabowo dan keduanya telah berjanji untuk melanjutkan kebijakan Jokowi. 

Pasangan itu akan mewarisi perekonomian yang tumbuh sedikit di atas 5% tahun lalu, dan serangkaian proyek infrastruktur ambisius, termasuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke pulau Kalimantan.

Meskipun Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang muncul dari elit politik dan militer sejak runtuhnya pemerintahan garis keras Soeharto pada 1998, ia dituduh mencoba membangun dinasti politik.

Masa Lalu Prabowo

Menurut Al Jazeera, Prabowo merupakan seorang panglima militer di pasukan khusus Kopassus pada masa pemerintahan Soeharto, yang juga pernah menjadi mertua sang jenderal. 

Ia diberhentikan secara tidak hormat pada 1998 setelah dituduh bahwa kelompok tersebut menculik dan menyiksa lawan politik Soeharto.

Dari 22 aktivis yang diculik pada tahun itu, 13 orang masih hilang, dan meskipun Prabowo tidak pernah diadili, beberapa anak buahnya diadili dan dihukum.

Ia juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur , yang memperoleh kemerdekaan dari Indonesia di tengah runtuhnya rezim Soeharto, dan wilayah timur Papua yang bermasalah .

Aljazeera mengutip Ian Wilson, Dosen Politik Senior di Pusat Penelitian Indo-Pasifik Universitas Murdoch di Australia yang mengatakan bahwa mantan komandan tersebut mengubah pendekatannya selama pemilu kali ini.

“Dia menargetkan demografi yang lebih muda dengan mengubah citranya melalui tokoh-tokoh kartun, sebagai seorang paman yang menggemaskan, menimbulkan semacam keraguan atas catatan hak asasi manusianya, yang bagi generasi muda sebagian besar merupakan sejarah kuno,” katanya.

Sumber: MediaIndonesia