DEMOCRAZY.ID - Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi terkait rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas dari Qatar oleh Kementerian Pertahanan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK siang ini. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan salah satu yang dilaporkan adalah pejabat Kemenhan yang diduga menerima kickback (suap/uang terima kasih) atas upaya pembelian pesawat tempur itu. "Kami melaporkan seorang penyelenggara negara di Kemenhan terkait dugaan penerimaan kickback. Ini untuk mendalami penyelenggara negara itu rasanya tidak sulit bagi KPK," kata Kurnia usai sambil menujukkan surat penerimaan aduan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/2). Kurnia mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan sejumlah bukti ke KPK. Ia enggan menjelaskan rinci apa saja dan berapa bukti yang diserahkan, tetapi memastikan bukti ini sudah cukup untuk KPK memulai penelusuran. "Ya, kalau normatifnya ketika ada meeting of mind tentu ada tindak pidana
Masyarakat Sipil Lapor ke KPK: Pejabat Kemhan Diduga Dapat Kickback 7% Mirage!
Februari 13, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi terkait rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas dari Qatar oleh Kementerian Pertahanan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK siang ini. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan salah satu yang dilaporkan adalah pejabat Kemenhan yang diduga menerima kickback (suap/uang terima kasih) atas upaya pembelian pesawat tempur itu. "Kami melaporkan seorang penyelenggara negara di Kemenhan terkait dugaan penerimaan kickback. Ini untuk mendalami penyelenggara negara itu rasanya tidak sulit bagi KPK," kata Kurnia usai sambil menujukkan surat penerimaan aduan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/2). Kurnia mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan sejumlah bukti ke KPK. Ia enggan menjelaskan rinci apa saja dan berapa bukti yang diserahkan, tetapi memastikan bukti ini sudah cukup untuk KPK memulai penelusuran. "Ya, kalau normatifnya ketika ada meeting of mind tentu ada tindak pidana