DEMOCRAZY.ID - Sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) turut melayangkan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas situasi politik menjelang Pemilu 2024. Puluhan guru besar dari berbagai fakultas di perguruan tinggi tersebut menyerukan Maklumat Kebangsaan yang memuat 8 tuntutan. Guru Besar Ilmu Hukum UMS Aidul Fitriciada Azhari mengatakan dengan mencermati perkembangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan saat ini, utamanya terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif tahun 2024, UMS merespons kondisi Indonesia saat ini dengan mengeluarkan Maklumat Kebangsaan. “Terlihat dengan jelas telah terjadi penyimpangan, penyelewengan, dan peluruhan fondasi kebangsaan secara terang-terangan dan tanpa malu. Hal itu terutama terlihat dari penyalahgunaan pranata hukum lewat Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan yang berwatak nepotis dan oligarkis yang semakin diperburuk oleh praktik politik dari Presiden yang tidak netral dalam kont
Kritik Presiden Jokowi, Puluhan Guru Besar UMS Serukan Maklumat Kebangsaan Dengan 8 Tuntutan, Simak!
Februari 05, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) turut melayangkan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas situasi politik menjelang Pemilu 2024. Puluhan guru besar dari berbagai fakultas di perguruan tinggi tersebut menyerukan Maklumat Kebangsaan yang memuat 8 tuntutan. Guru Besar Ilmu Hukum UMS Aidul Fitriciada Azhari mengatakan dengan mencermati perkembangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan saat ini, utamanya terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif tahun 2024, UMS merespons kondisi Indonesia saat ini dengan mengeluarkan Maklumat Kebangsaan. “Terlihat dengan jelas telah terjadi penyimpangan, penyelewengan, dan peluruhan fondasi kebangsaan secara terang-terangan dan tanpa malu. Hal itu terutama terlihat dari penyalahgunaan pranata hukum lewat Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan yang berwatak nepotis dan oligarkis yang semakin diperburuk oleh praktik politik dari Presiden yang tidak netral dalam kont