Klarifikasi Pj Gubernur Kalbar Soal Ajakan Jangan Pilih Capres Tak Dukung IKN

DEMOCRAZY.ID - Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson mengklarifikasi soal ajakannya untuk tidak memilih Calon Presiden (Capres) RI yang tak mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). 

"Saya dr. Harisson, MKes selaku Penjabat Gubernur Kalimantan Barat dalam kesempatan  yang baik ini mengklarifikasi pernyataan saya jangan pilih Capres yang tidak pro IKN atau Ibu Kota Nusantara yang saya sampaikan pada acara olahraga bersama ASN Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka HUT Pemprov Kalbar ke-67 tahun 2024, tanggal 27 Januari 2024 bertempat di halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat," jelas Harisson di hadapan awak media pada Sabtu, 3 Februari 2024. 

"Bahwa pernyataan tersebut saya ungkapkan karena saya terlalu bersemangat dalam mewujudkan keinginan percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Saya ingin semangat mulia kita bersama bahwa pembangunan yang tadinya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris dapat segera diwujudkan," tambahnya.

Harisson menambahkan, dengan pembangunan IKN maka akan membawa kemajuan yang pesat di Kalbar. 

"Dengan pembangunan IKN, Provinsi Kalimantan Barat sebagai mitra ibu kota negara akan terjadi percepatan pembangunan infrastruktur dan percepatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat"

Menurutnya, pembangunan IKN sudah berlandaskan pada UU No. 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara sebagaimana diubah dengan UU No. 21 tahun 2023 tentang ibu kota negara, "Saya yakin setiap paslon Capres menjalankan amanat undang-undang tersebut. Saya mengimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tetap netral dan menggunakan hak politiknya sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," ujar Harisson.

Sebelumnya, Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Barat Syarif Abdullah Alkadrie menyayangkan pernyataan Pj Gubernur Kalbar tentang ajakan memilih Capres yang pro terhadap pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.

Sebelumnya beredar pernyataan Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson tentang dukunganya terhadap pembagunan IKN.

Bahkan secara terang dan jelas, Mantan Kadiskes Kalimantan Barat Era Gubernur Sutarmidji itu mengajak masyarakat agar tak memilih Capres yang tidak berpihak pada kelanjutan pembangunan di Kalimantan.

"Jangan pilih presiden yang tidak mendukung pembangunan di IKN di Kalimantan," begitu petikan vidio ucapan Harisson yang beredar di lini masa sosial media di Kalbar.

Menurut Syarif Abdullah pernyataan itu tidak layak disampaikan oleh Pj Gubenur Kalimantan Barat yang nota bene merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sangat disayangkan kenapa pernyataan itu dilontarkan di situasi seperti ini. Selayaknya beliau (Pj Gubernur Kalbar Harisson) tetap menjaga diri dari pernyataan yang kontroversial seperti itu," ujarnya Selasa 30 Januari 2024 di kantor Partai Nasdem Kalimantan Barat

Menurut Sy Abdullah, jika memang Bapak Pj Gubernur punya kecendrungan pribadi berkaitan dengan pilihan Capres. Harusnya itu menjadi pilihan sendiri bukan justru mengkampanyekan di muka publik.

"Saya merasa aneh juga dengan sikap pak Pj Gubernur saat ini. Sengaja dan terang-terangan menyampaikan dukungan kepada capres tertenu di depan umum. padahal dalam dirinya masih melakat sebagai ASN yang sudah diatur kenetralanya dalam pemilu," ujarnya.

Ia menilai sebagai ASN yang menempati jabatan publik seperti Pj Gubernur tentu tidak boleh menyampaikan pernyataan yang terkesan tendensius dan menyerang pada pasangan calon presiden tertentu.

"Persoal IKN ini saya pikir sudah clear. Sudah ada UU yang disahkan oleh DPR. Nah perjuang saat ini adalah tentang pemerataan pembangunan," ujarnya.

Lebih lanjut, Syarif Abdullah persoalan pembangunan di Kalimantan Barat. Dirinya bersama dengan para legislator asal Kalbar di Komisi V banyak membawa aspirasi pembangunan di Kalimantan Barat.

Termasuk di antaranya pembangunan Tol Pontianak Singkawang yang saat ini sudah selesai feasibility study dan Amdalnya.

Begitu juga dengan pembangunan jembatan Kapuas III sudah selesai DED dan tinggal menunggu pemerintahan baru dilantik.

"Sebelumnya ada pula pembangunan duplikasi jembatan landak dan Kapuas I. itu semua kerja yang dilakukan oleh para legisltaor dari Kalbar agar banyak pembangunan yang bersumber dari APBN ke Kalbar," ujarnya.

"Tidak ada urusan dengan dukungan mendukung terhadap IKN. Pembangunan di Kalbar tetap ada. Penggiringan opini yang berusaha di bangun oleh pak PJ geburnur itu tidak benar dan terkesan sangat tendensius," pungkasnya.

Sumber: Kumparan