DEMOCRAZY.ID - Filipina tengah dihadapkan pada isu kurang sedap dalam pemerintahannya. Hal ini berkaitan dengan isu pecahnya koalisi antara keluarga Rodrigo Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos. Sebagai informasi, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr memenangkan pemilu pada 2022 lalu. Waktu itu, dia memenangkan pemilihan bersama Sara Duterte yang diketahui sebagai anak dari mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Namun, saat ini koalisi dua keluarga politisi berpengaruh di Filipina itu menunjukkan keretakan. Situasi semakin memanas ketika Rodrigo Duterte sesumbar soal seruan kemerdekaan Mindanao dari Filipina. Filipina Terancam Pecah Akibat Cawe-cawe Mantan Presiden Mengutip laporan Reuters, Jumat (16/2/2024), ada beberapa faktor yang menjadikan koalisi keluarga Duterte dengan Marcos retak. Salah satunya berkaitan dengan perbedaan pendapat soal amandemen konstitusi. Di satu sisi, Presiden Marcos Jr menginginkan penghapusan pembatasan konstitusional yang membatasi investasi asing.
KISAH Filipina Terancam 'Pecah' Akibat Mantan Presiden Ikut Campur Urusan Anaknya Yang Jadi Wapres
Februari 18, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Filipina tengah dihadapkan pada isu kurang sedap dalam pemerintahannya. Hal ini berkaitan dengan isu pecahnya koalisi antara keluarga Rodrigo Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos. Sebagai informasi, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr memenangkan pemilu pada 2022 lalu. Waktu itu, dia memenangkan pemilihan bersama Sara Duterte yang diketahui sebagai anak dari mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Namun, saat ini koalisi dua keluarga politisi berpengaruh di Filipina itu menunjukkan keretakan. Situasi semakin memanas ketika Rodrigo Duterte sesumbar soal seruan kemerdekaan Mindanao dari Filipina. Filipina Terancam Pecah Akibat Cawe-cawe Mantan Presiden Mengutip laporan Reuters, Jumat (16/2/2024), ada beberapa faktor yang menjadikan koalisi keluarga Duterte dengan Marcos retak. Salah satunya berkaitan dengan perbedaan pendapat soal amandemen konstitusi. Di satu sisi, Presiden Marcos Jr menginginkan penghapusan pembatasan konstitusional yang membatasi investasi asing.