DEMOCRAZY.ID - WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) merespons vonis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang menetapkan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari terbukti melanggar etik atas lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. JK khawatir proses tersebut bakal melahirkan pemimpin yang tidak baik. "Bagi kita semua bahwa cara yang tidak benar akan menghasilkan berati (pemimpin) tidak benar," ujar JK di kediaman pribadinya, Jalan Brawijaya Nomor 6, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Februari 2024. Namun, JK menyampaikan bahwa pemungutan suara tinggal menghitung hari. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah mencetak surat suara. Publik sudah tidak bisa melakukan apapun atas pencalonan Gibran pada pilpres 2024. Saat ini, yang terpenting menurut JK, menjaga pesta demokrasi berjalan dengan jujur dan adil. "Jadi yang benar ialah membikin pemilu ini bersih, itu aja. Sekarang seminggu ini gerakan, gerakan secara nasional," tandasnya. KPU Harus Diskualifika...
Ketua KPU Langgar Etik Soal Pencalonan Gibran, Jusuf Kalla: Cara Tak Benar, Lahirkan Pemimpin Yang Tidak Benar Pula
Februari 07, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) merespons vonis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang menetapkan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari terbukti melanggar etik atas lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. JK khawatir proses tersebut bakal melahirkan pemimpin yang tidak baik. "Bagi kita semua bahwa cara yang tidak benar akan menghasilkan berati (pemimpin) tidak benar," ujar JK di kediaman pribadinya, Jalan Brawijaya Nomor 6, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Februari 2024. Namun, JK menyampaikan bahwa pemungutan suara tinggal menghitung hari. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah mencetak surat suara. Publik sudah tidak bisa melakukan apapun atas pencalonan Gibran pada pilpres 2024. Saat ini, yang terpenting menurut JK, menjaga pesta demokrasi berjalan dengan jujur dan adil. "Jadi yang benar ialah membikin pemilu ini bersih, itu aja. Sekarang seminggu ini gerakan, gerakan secara nasional," tandasnya. KPU Harus Diskualifika...