Keraton Kasepuhan Cirebon: Sebaiknya Pilpres 2024 Diulang, Kejanggalannya Terlalu Kelihatan!

DEMOCRAZY.ID - Panglima Laskar Agung Macan Ali Nuswantara (Keraton Kasepuhan) Cirebon, Prabu Diaz Mahadewa menyarakankan Pilpres 2024 diulang kerena banyak temuan kejanggalan dalam proses pelaksanaan hingga penghitungan suara.

Prabu mengatakan, jika ingin mengaudit ulang seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024 tentu sulit dilakukan menimbang waktu dan anggaran yang sudah dikeluarkan. 

Namun, berdasarkan temuan kasus kejanggalan yang ditemukan selama ini, Prabu menyarankan agar sebaiknya Pilpres 2024 diulang saja.

"Kalau mau diaudit ulang semuanya, sudah terlampau sulit. Sebaiknya saya sarankan agar penyelenggara pemilu melakukan pemilu presiden ulang saja. Soalnya kejanggalannya sudah terlalu kelihatan ini," ujar Prabu kepada MPI, Sabtu (17/2/2024).

Prabu menjelaskan jika pemilu presiden 2024 diulang, seluruh pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres tetap diikutkan. 

Ia bermaksud mengarahkan untuk semua paslon agar tetap mengikuti pemilihan sedari awal.

"Yaa semua paslon capres-cawapres harus tetap diikutkan untuk dipilih ulang. Walaupun mungkin dugaan kejanggalan itu datang dari oknum-oknum tertentu yang diduga memanipulasi hasil penghitungan suara hingga menguntungkan salah satu paslon," katanya.

Lebih lanjut, Prabu meyakini pelaku-pelaku yang diduga bermain dengan kejanggalan pemilu tersebut adalah hanya oknum-oknum yang tengah berusaha memanipulasi hasil penghitungan suara.

"Saya yakin ini hanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bukan institusinya ya, oknum-oknum itu ikut memanipulasi hasil penghitungan suara," jelas Prabu.

Prabu bahkan mengatakan, salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Gebang, Cirebon, Jawa Barat, terdapat penggelembungan suara kepada pasangan calon Nomor Urut 2, Prabowo-Gibran. Total pertambahan suara mencapai 800 suara.

"Terlalu banyak kejanggalan pada pemungutan suara, seperti yang terjadi di TPS daerah Gebang, Cirebon, ada total penggelembungan suara ke Paslon 02, hingga mencapai 800 suara," terang Prabu.

Prabu menjelaskan pelaksanaan pemilu 2024 kali diduga mengalami kejanggalan secara terstruktur. 

Ia mencontohkan kembali aturan jumlah pemilih maksimal di TPS yakni 300 pemilih rata-rata, namun faktanya berbeda.

"Ada satu TPS yang laporan jumlah pemilihnya itu ada 1000 lebih, 800 lebih bahkan ada yang satu juta lebih. Ini pemilu seperti dibuat main-main," katanya.

Sumber: Okezone