'Kecurangan Pilpres 2024 Harus Dituntaskan Agar Modusnya Tak Dipakai Lagi Penguasa Selanjutnya'

DEMOCRAZY.ID - Pakar politik sekaligus pendiri PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah mengatakan bahwa semua elemen masyarakat harus memperjuangkan keadilan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. 

Segala kecurangan dan kejanggalan yang terjadi dalam proses pemilu ini harus diusut tuntas agar tak terulang di masa akan datang.

"Biasanya kalau orang bicara setelah kontestasi itu soal kecurangan, dikaitkannya itu 'wah tidak siap kalah', 'setelah kalang ngomong curang'," kata Eep saat ditemui MNC Portal Indonesia di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024) malam.

Eep menyebutkan, maraknya kejanggalan Pemilu 2024 sangat luar biasa karena diduga turut terlibat seorang Kepala Negara.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa, kali ini menurut saya berbeda, sebab tidak pernah ada pemilu terutama pilpres di mana didahului sejumlah atau serangkaian pelanggaran yang menurut saya sangat serius dan melibatkan kepala negara," ujarnya.

"Mulai dari nepotisme yang jelas terbukti lewat keluarnya putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, penggelontoran bansos yang kemudian juga bukan hanya dipolitisasi untuk kepentingan partisan, tapi juga di personalisasi, sehingga menguntungkan kontestan tertentu," sambungnya.

Kecurangan tersebut menurut Eep, tidak pernah terjadi di kontestasi elektoral sebelumnya. 

Untuk itu, Eep menegaskan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mempersoalkan Pemilu 2024 bukan hanya dari sisi soal kalah dan menang.

"Semua hal yang terjadi dalam Pemilu ini dibongkar, diungkap ke permukaan dan kemudian sejarah yang adil, sejarah yang jernih dirumuskan tentang pemilu ini, supaya tidak ada lagi kekuasaan ini di kemudian hari mengulang modus operandi yang sama," ucapnya.

"Akhirnya demokrasi di Indonesia akan terjebak terus menerus sebagai demokrasi yang bermasalah seperti sekarang, itu gak boleh terjadi," tambahnya.

Eep melanjutkan, perlawanan dalam pemilu bukan hanya semata-mata dari yang kalah, tetapi juga dari warga negara yang merasa hak-haknya dicederai.

"Jadi bukan hanya kontestan yang harus menegakkan haknya, tetapi juga para pemilih warga negara yang mempertaruhkan masa depan mereka lewat Pemilu itu layak ditimbang hak-haknya," pungkasnya.

BEM UI: Banyak Indikasi Kecurangan Pemilu 2024, dari Pencalonan hingga Penghitungan Suara

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyoroti berbagai indikasi kejanggalan proses penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia. 

Sikap itu disampaikan melalui laman Instagram resmi @bemui_official dengan judul 'Kecurangan Pemilu 2024: Terstruktur, Masif dan Sistematis!'.

"Selama kurang lebih 5 bulan Pemilu 2024 dilaksanakan sejak bulan Oktober yang dimulai dengan masa pencalonan, Pemilu 2024 telah usai dengan dilaksanakannya hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Selama masa itu pula, banyak indikasi kecurangan yang terjadi, mulai dari masa pencalonan, kampanye, hingga pemungutan dan perhitungan suara," bunyi pernyataan sikap BEM UI di Instagram @bemui_official dikutip, Jumat (23/2/2024).

BEM UI mengaku sedih melihat pesta demokrasi lima tahunan menjadi arena pertarungan elit untuk mengadu 'kecurangan'. 

Ia pun menyoroti pemilu yang dipenuhi kecurangan akan mendegradasi legitimasi dan kualitas pemimpin selanjutnya.

"Sangatlah menyedihkan ketika pesta demokrasi yang seharusnya menjadi bukti adanya kedaulatan rakyat, ternyata hanya menjadi arena pertarungan para elit untuk mengadu 'kecurangan'. Pemilu yang dipenuhi dengan kecurangan akan mendegradasi legitimasi dan kualitas pemimpin selanjutnya. Untuk membentuk pemerintahan yang baik, tentu diperlukan pula proses yang baik," ungkapnya.

Lebih lanjut, BEM UI berharap adanya langkah tegas terhadap orang yang mengotori pesta demokrasi kedaulatan rakyat tersebut.

"BEM UI 2024 berharap adanya tindakan tegas kepada mereka yang mengotori pesta demokrasi kedaulatan rakyat," pungkasnya.

Sekedar informasi dari infografis pernyataan sikap BEM UI terlihat sejumlah masalah yang disoroti diantaranya Presiden Jokowi, penguasa yang tak tahu kapan harus berhenti; Obrak-abrik MK Sebelum Masa Pencalonan; Kecurangan Masa Kampanye; Kecurangan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara; Indikasi Kecurangan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara; Bawaslu yang Tak Cekatan dan Minim Tanggung Jawab.

Sementara itu, MNC Portal Indonesia juga berupaya menghubungi Ketua BEM UI 2024, Verrel Uziel terkait langkah ke depan yang akan dilangsungkan BEM UI menyikapi indikasi pemilu penuh kejanggalan itu. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum mendapatkan jawaban.

Sumber: Okezone