Mengejutkan! Temuan Kecurangan Pilpres 2024, Desa Hingga Pesantren 'Dikondisikan' Menangkan Capres-Cawapres Tertentu

DEMOCRAZY.ID - Sejumlah lembaga pemantau menemukan sederet kecurangan pelaksanaan Pilpres 2024. 

Founder of Omong-Omong Media, Okky Madasari menyatakan pengkondisian untuk memenangkan pihak tertentu tidak hanya terjadi di desa melalui kepala desa (kades) dan ketua RT, tapi juga di lingkungan pondok pesantren (Ponpes).

Menurutnya ada kiai atau pengasuh ponpes di lingkungan pesantren dikondisikan oleh oknum tertentu untuk mempengaruhi santrinya agar memenangkan salah satu pasangan cawapres-capres dengan imbalan sejumlah uang.

"Di beberapa pesantren kita juga menemukan bahwa ada arahan-bujukan berupa pemberian uang langsung dari kepala pesantren terhadap santri," kata Okky dalam diskusi ‘Jaga Pemilu’ bersama lembaga-lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu yang digelar di Jakarta, Sabtu (17/2/2024).

Dalam temuan pihaknya, Okky menyebutkan, besaran uang yang diberikan kepada santri agar mencoblos pihak tertentu nilainya bervariatif.

"Nilainya dari ratusan ribu sampai satu juta per orang untuk memilih salah satu paslon," ujarnya.

Sebelumnya, Okky Madasari mengungkapkan pihaknya menemukan pengkondisian dari tingkat kepala desa (kades) hingga RT untuk memenangkan paslon tertentu dalam Pemilu 2024.

Hal itu berdasarkan pemantauan pihaknya di enam provinsi, 17 kabupaten/kota yang terdiri dari Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Hal itu ia sampaikan dalam diskusi ‘Jaga Pemilu’ bersama lembaga-lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu yang digelar di Jakarta, Sabtu (17/2/2024).

"Di banyak TPS dan lingkungan yang dipantau menjelang coblosan, kepala-kepala desa, ketua lingkungan di bawah mulai dari Ketua RT, RW, Dukuh (Dusun) itu sudah bergerak memenangkan, mengarahkan pemilih untuk mencoblos satu paslon," kata Okky yang hadir secara virtual.

Bukan hanya di level pilpres, hal serupa juga terjadi di ranah caleg.

"Bahkan di level caleg pun juga melibatkan kepala desa, RT, RW dukuh untuk memenangkan satu pasangan tertentu," ujarnya.

Cak Imin: Tak Perlu Pilkada bila Ancam Kepala Desa, Menurutmu?

Cawapres 01 Muhaimin Iskandar [Cak Imin] memberikan pertanyaan terbuka untuk pengikutnya di media sosial X mengenai sistematika penyelenggaraan Pilkada.

“Selamat Pagi Indonesia ..! Ada teman yang bilang kita tidak perlu PILKADA lagi kalo pelaksanaanya dengan mengancam dan menakut-nakuti para kepala desa. Gimana menurutmu sodara?,” tulis Cak Imin di media sosial X pribadinya, @cakiminnow, Minggu (18/2) pagi.

Cak Imin sebenarnya mengangkat kembali pernyataan yang diutarakan salah satu politikus PDIP, Aria Bima.

Selamat Pagi Indonesia ..!
Ada teman yang bilang kita tidak perlu PILKADA lagi kalo pelaksanaanya dengan mengancam dan menakut-nakuti para kepala desa. Gimana menurutmu sodara?

— A Muhaimin Iskandar (@cakimiNOW) February 17, 2024

Dalam konferensi persnya, Aria Bima menyatakan bahwa sebaiknya Pilkada ini ditiadakan saja. Ia pesimis penyelenggaraannya akan terjadi dengan jujur.

Aria berkaca pada penyelenggaraan Pilpres 2024 yang ia klaim penuh tekanan dari pemberian bansos hingga tekanan kepada aparat desa.

"Saya tidak perlu lagi adanya pemilu kalau pelaksanaannya semacam ini. Dan apakah menjamin pada Pilkada? Enggak perlu pilkada cukup kepala desa ditakut-takuti dana desanya, suruh cari suara aja," kata Aria di Cemara 19, Jakarta Pusat, Jumat (16/2).

"Termasuk akhir akhir rekap aja keliru. Apakah kita perlu ada pemilu? Hasilnya sudah diketahui. Cara memperolehnya banyakan mana sama yang kampanye," tambah dia.

Karena itu Aria Bima berpendapat pemilihan kepada daerah mulai dari tingkat bupati hingga gubernur tidak usah diselenggarakan saja.

Karena menurutnya, sistem Pemilu 2024 tidak lagi mementingkan visi misi gagasan paslon, namun penuh dengan ancaman dan kecurangan.

Sumber: Kumparan