Kebijakan Jokowi Dikritik: Fokus Insfrastruktur Tapi Lupakan Sistem Hukum!

DEMOCRAZY.ID - Selama Presiden Joko Widodo berkuasa dinilai lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur, namun melupakan sistem hukum dan peradilan.

Hal itu dikatakan mantan hakim Mahkamah Kostitusi (MK) Maruarar Siahaan dalam acara diskusi publik bertema "Menyoal Langkah Mitigasi KPU Cegah Delegitimasi Hasil Pilpres 2024", di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

"Kondisi ini tentunya menuntut kesadaran kita sebagai bangsa untuk memperbaikinya," kata Maruarar.

Sementara itu, pembicara diskusi lainnya, akademisi Charles Simabura menuturkan bahwa pemberian sanksi peringatan keras terakhir yang berulang dari  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunjukkan tidak tegasnya DKPP sebagai lembaga negara.

"Peringatan keras terakhir yang kedua kalinya menunjukkan DKPP tidak tegas. Setidaknya sanksi berikutnya adalah pemberhentian sementara atau tetap," kata Charles.

Pendapat lain disampaikan Prof. Ikrar Nusabakti. Menurutnya, jika Pemilu 2024 hasilnya tidak legitimate, yang ada dalam pikiran adalah bagaimana sebuah pemerintahan bisa terjadi atau bisa berjalan dengan baik.

"Legitimasi pemerintahan itu bukan hanya menentukan siapa pemimpinnya, tetapi kemenangan dalam pemilu itu apakah diterima  oleh masyarakat atau tidak," kata Ikrar.

Dalam politik, tambah Ikrar, seseorang bisa saja memiliki power tetapi dia tidak memiliki otoritas politik. 

Artinya, jika kekuasaan yang diperoleh tidak legitimate, maka rakyat akan memandang kekuasaan yang diperoleh akan dianggap tidak ada. 

Sebaiknya, jika kekuasaan yang diperolehnya dengan cara yang baik, maka akan memiliki otoritas.

Guru Besar Kritik Jokowi, Pakar: Kritik ke Presiden Bukanlah Sebuah Kebetulan

Guru Besar Riset Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, menyambut baik langkah akademisi yang mengeluarkan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terlebih lagi, apresiasinya tertuju pada Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sebagai almamater Jokowi menjadi lembaga pendidikan pertama yang mengkritik.

Namun, Ikrar mengkritik sejumlah pihak yang tampaknya mengajak adu argumen dengan para akademisi tersebut.

“Mereka menyebutnya sebagai individu yang bersifat partisan, padahal pernyataan tersebut diutarakan dalam konteks akademis. Fenomena ini menunjukkan adanya gejolak opini dan pandangan di kalangan para guru besar,” katanya dalam diskusi Menyoal Langkah Mitigasi KPU Cegah Delegitimasi Hasil Pilpres 2024, Rabu (7/2/2024).

Senada dikatakan Guru Besar Filsafat dan Etika, Franz Magnis Suseno. Ia mengatakan, sikap kolektif kampus dalam memberikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul karena mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap kondisi saat ini.

“Dunia akademik akhirnya menyadari tanggung jawabnya, dan hal tersebut bukanlah kebetulan,” ujarnya.

Menurutnya, para profesor yang menyampaikan kritik terhadap Jokowi bukanlah orang yang mudah berbicara. Namun, karena situasi yang sudah genting, akhirnya mereka angkat bicara.

“Ini bukanlah perkara yang mudah. Apabila mereka bersuara, hal tersebut dilakukan karena memiliki keprihatinan. Lebih lanjut, para akademisi menghadapi tekanan karena sikap kritis terhadap pemerintah,” tandasnya.

Sumber: RMOL