DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keinginannya untuk terlibat dalam kampanye dan berpihak pada salah satu calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024. "Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," katanya 24 Januari 2024 lalu. Pernyataan ini langsung menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat meskipun Jokowi menegaskan tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. Pro kontra soal Jokowi ikut kampanye dan terlibat mendukung paslon capres dan cawapres pun dinilai berbagai pihak dari sudut pandang hukum maupun etika berpolitik. Menyikapi hal ini, Muhammadiyah pun turut bersuara. Melalui Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, organisasi ini menilai harus bersikap pada pernyataan Jokowi yang menimbulkan polemik ini. "Sikap ini dipandang penting mengingat Muhammadiyah memiliki peran dan tanggung jawab keummatan dan kebangsaan untuk tetap menjaga nalar
Jokowi Pilih Ikut Kampanye dan Dukung Salah Satu Paslon, Muhammadiyah Beri Respons Menohok
Februari 01, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keinginannya untuk terlibat dalam kampanye dan berpihak pada salah satu calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024. "Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," katanya 24 Januari 2024 lalu. Pernyataan ini langsung menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat meskipun Jokowi menegaskan tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. Pro kontra soal Jokowi ikut kampanye dan terlibat mendukung paslon capres dan cawapres pun dinilai berbagai pihak dari sudut pandang hukum maupun etika berpolitik. Menyikapi hal ini, Muhammadiyah pun turut bersuara. Melalui Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, organisasi ini menilai harus bersikap pada pernyataan Jokowi yang menimbulkan polemik ini. "Sikap ini dipandang penting mengingat Muhammadiyah memiliki peran dan tanggung jawab keummatan dan kebangsaan untuk tetap menjaga nalar