DEMOCRAZY.ID
'Jokowi Ditandu Rakyat Masuk Istana, Keluar Tanpa Mahkota Kehormatan'
Judul diatas, adalah kesimpulan saya, setelah membaca sorotan Pers Asing dalam berbagai tulisan dan media.
Ini salah satu Lead berita dalam the economist “Joko Widodo meninggalkan kepresidenan Indonesia dengan reputasi yang kurang terhormat dibandingkan saat ia memasukinya.
Sepuluh tahun yang lalu, mantan penjual perabot, yang populer dengan nama Jokowi, naik ke tampuk kekuasaan dengan janji untuk menantang elit-elit yang telah mengelola demokrasi terbesar ketiga di dunia sejak kejatuhan diktator Suharto pada tahun 1998. Namun, alih-alih mengalahkan para penguasa kekuasaan, dia malah bersama Prabowo.
Dalam pandangan dunia internasional, Prabowo masih dilihat sebagai sosok pelaku kejahatan HAM, yang masalahnya pun, belum diselesaikan di tanah airnya sendiri. Sosok Prabowo masih kontroversial.
Terlebih-lebih mereka yang pernah menanda tangani pemecatannya, seperti SBY, Agum Gumelar, Wiranto, kini mereka bergabung dengan Tim Prabowo, sebagai pendukung Pencapresannya.
Sementara Reuters menulis sebagai berikut: “Jika Jokowi dahulu dianggap berhasil meruntuhkan hambatan-hambatan lama untuk membawa masuk era baru demokrasi, naiknya Gibran secara cepat telah menimbulkan keluhan tentang nepotisme dan pelanggaran hukum.
Jokowi telah dikritik karena dugaan intervensi politik setelah tampil secara mencolok dengan mantan rivalnya, Prabowo, dan setelah putusan pengadilan dekat waktu memodifikasi kriteria kelayakan, memungkinkan putranya untuk bergabung dengan tiket terdepan”.
Tim Prabowo-Gibran berhasil meraih sekitar 58% suara melalui “quick count” tidak resmi oleh lembaga survei yang diragukan keindependennya.
“Quick count” ini telah terbukti pula tidak akurat dalam pemilihan-pemilihan sebelumnya.
Tetapi hal ini membuat Gibran berpotensi menjadi wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Walaupun, terdapat jauh perbedaan nyata antara Jokowi dan putra milenialnya.
Sementara Jokowi memiliki pengalaman 10 tahun dalam pelayanan publik sebelum naik ke jabatan presiden pada tahun 2014, Gibran hanya memiliki pengalaman dua tahun sebagai walikota di kampung halaman mereka di Solo.
Jika Jokowi dahulu dianggap berhasil meruntuhkan hambatan-hambatan lama untuk membawa masuk era baru demokrasi, naiknya Gibran secara cepat telah menimbulkan keluhan tentang nepotisme dan pelanggaran hukum. ***
