Jokowi Disebut Terganggu dengan Kritik Akademisi, Kerahkan Aparat untuk Bungkam Rektor?

DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai terganggu dengan peringatan moral dan etika dari guru besar dan akademisi sejumlah universitas. 

Upaya itu membuat Jokowi diduga mengerahkan aparat untuk menekan para rektor agar memberikan testimoni positif terhadapnya.

"Tapi ini kan semuanya blunder yang dilakukan oleh kepolisian. Bukannya meredam, ini justru akan semakin meningkatkan animo publik untuk semakin keras bersuara," kata Halili di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

Upaya pembungkaman, menurutnya dapat dilihat dengan pernyataan Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto, yang mengaku mendapat 'perintah' dari orang Polda untuk membuat pernyataan 'baik-baik' mengenai kinerja Presiden Jokowi.

"Apa yang disampaikan rektor Unika itu membuktikan apa yang disampaikan Pak Mahfud MD (cawapres nomor urut dua) itu benar adanya. Jadi memang ada upaya serius dari negara. Dan bukan hanya Pak Mahfud sebagai kandidat yang menyampaikan hal itu, saya kira liputan Tempo kemarin, liputan itu juga menegaskan ada upaya kepolisian untuk meredam apa yang ada di kampus," kata Halili.

Sejauh ini peringatan moral dan etika para guru besar dan akademisi memang belum berhasil, namun menurutnya setidak berhasil hingga Jokowi terganggu.

"Saya ingin balik ke pernyataan awal saya, bahwa ini belum cukup. Betul, bahwa ini melahirkan noise (gangguan) terutama untuk kekuasan presiden (Jokowi). Tapi masih dibutuhkan kekuatan yang lebih besar," terang Halili.

Dihubungi Polda

Sebelumnya Hendarto mengaku mendapat pesan untuk memberikan testimoni positif, saat ramai sejumlah civitas akademika perguruan tinggi membuat petisi terhadap Presiden Jokowi.

"Ya, di hari Jumat saya dapat WhatsApp dari orang yang ngaku anggota polisi atas instruksi Polda Jateng. Beliau minta saya untuk buat video," kata Ferdinandus melalui sambungan telepon, Selasa (6/2/24).

Mendapat 'perintah Polda', Hindarto memilih tidak menggubrisnya karena memiliki sikap yang berbeda dengan keinginan penguasa tersebut.

Hindarto menegaskan, sikapnya tidak jauh dengan pernyataan civitas akademik UGM, UII, UI dan perguruan tinggi lainnya yang kecewa dengan Presiden Jokowi yang diduga terlibat politik praktis.

Pada Senin (5/2/24), Hindarto masih dihubungi sampai beberapa kali ditelepon.

Tak hanya itu, ia juga dikirim video testimoni yang telah dibuat koleganya sesama rektor di Semarang, seperti pernyataan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, UIN Walisongo Semarang dan lain-lainnya.

"Kami memilih sikap sebagai Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran. Ketika ada sesuatu yang tidak beres, kami harus berbicara jujur," paparnya.

Hindarto mengaku sebelumnya menghadiri pertemuan dengan 26 rektor Universitas Katolik seluruh Indonesia pada Sabtu (4/2/24) di Kota Surabaya. Pertemuan tersebut membahas sikap di tengah ketidakjelasan iklim demokrasi jelang Pemilu 2024.

"Panduan kami ada kok bahwa Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran. Jadi bukan mendukung salah satu paslon, tapi untuk menyuarakan kebenaran," katanya.

Sumber: Suara