Jokowi Buka Peluang Reshuffle Kabinet Lagi, Basuki-Sri Mulyani Mau Mundur?

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan buka peluang reshuffle kabinet Indonesia Maju lagi. Masa jabatan Jokowi akan lengser pada Oktober 2024.

Di sisa kepemimpinannya, tercatat sudah beberapa kali Jokowi me-reshuffle kabinet.

Tahun lalu Jokowi mendapuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.

Kemudian Jokowi juga memboyong Ketua Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi.

Dan terbaru Jokowi baru saja melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Jokowi mengatakan reshuffle kabinet akan dilakukan jika memang dibutuhkan.

Kebetulan Jokowi mengangkat AHY sebagai Menteri ATR menyusul kekosongan di Kemenko Polhukam.

Menko Polhukam sebelumnya Mahfud MD mundur karena pencalonan wakil presiden 2024.

Jokowi pun melakukan perombakan di mana ia memilih Hadi Tjahjanto menjadi Menko Polhukam yang baru.

Presiden Ke-7 Republik Indonesia itu menegaskan membuka peluang reshuffle  jika mendesak.

"Ya namanya kalau kebutuhan memang mengharuskan. Ya kenapa tidak?" kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024.

Sayangnya Jokowi enggan berkomentar lebih jauh terkait kapan dan Kementerian mana yang akan dirombak.

Menteri-menteri dari PDIP Mundur?

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono disebut-sebut telah menghadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait pengunduran diri mereka sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kabar ini kian disorot karena sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD telah menyatakan keputusannya untuk mundur dari kabinet Jokowi. 

Ia mengaku akan menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi Jokowi dalam waktu dekat.

Melansir laporan detikX yang bersumber dari kalangan internal PDI Perjuangan dan tim pemenangan Ganjar-Mahfud, disebutkan Sri Mulyani dan Basuki saat ini sudah tidak merasa nyaman kerja di kabinet Jokowi yang dinilai sudah tidak netral dan condong ke Prabowo-Gibran menjelang Pilpres 2024 ini.

Sebab sebagaimana diketahui, dari total 35 menteri Koalisi Indonesia Maju hanya enam yang berasal dari partai-partai yang mengusung Prabowo-Gibran. 

Ada empat menteri dari partai pengusung Anies-Muhaimin dan delapan menteri dari partai pengusung Ganjar-Mahfud dan sisanya menteri nonpartai.

"Semua mau mundur, cuma Bu Mega nggak kasih izin. Semua menteri PDI Perjuangan minta izin, termasuk yang diisukan menteri dari kita, Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan). Karena segala cara sudah dipergunakan. Bu Sri Mulyani tidak ingin lagi terseret seperti dulu di skandal Bank Century," ungkap salah satu petinggi PDI Perjuangan kepada detikX.

Menurutnya dan dua sumber lain, keinginan Sri Mulyani dan Basuki untuk mundur jadi menteri ditolak Megawati demi stabilitas pemerintahan.

"Tapi Ibu (Megawati) sampaikan (ke Sri Mulyani), kalau ia mundur, ekonomi kita berat. Dolar saja sudah mulai naik dengan isu dia mundur. Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) juga, cuma kita minta jangan. Kalau terjadi apa-apa, rakyat yang rugi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin juga berpendapat para menteri teknokrat yang diisukan mundur itu mungkin tidak akan betul-betul mundur.

"Saya tidak yakin menteri-menteri itu akan mundur kecuali Mahfud. Pak Basuki, misalnya, ke mana-mana ikut Jokowi. Sri Mulyani sudah mengatakan 'kerja, kerja, kerja'. Bu Retno (Menlu Retno Marsudi) tahu sendiri, sudah dua periode ini dipercaya oleh Jokowi. Jadi saya melihatnya sulit kalau tiga itu mundur, berat secara politik, karena tanggung jawabnya langsung ke Jokowi, bukan partai," katanya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah menyiapkan surat pengunduran dirinya dari kabinet untuk diserahkan langsung ke Jokowi.

"Hari ini saya sudah membawa surat untuk disampaikan ke Presiden langsung. Surat ini akan saya sampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu Presiden. Supaya, begitu ketemu, langsung saya sampaikan," ujarnya Rabu, 31 Januari 2024, di Pura Ulun Danu Tirta Gangga, Lampung Tengah.

Menurut Mahfud, ia baru bisa menyatakan keputusannya untuk mundur karena sebelumnya ia perlu berdiskusi dengan Ganjar, koalisi partai pengusung, serta pihak Istana negara untuk mempersiapkan dan memastikan pengunduran dirinya beretika.

"Saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Maka saya tidak akan tinggal glanggang colong playu (kabur begitu saja). Kamis kami tiba di Jakarta, mudah-mudahan bisa segera bertemu (Presiden Jokowi). Saya akan pamit dengan penuh hormat kepada beliau (Jokowi). Saya akan melaporkan: Saya sudah selesai," ujar Menko Polhukam yang kini menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu.

Di luar itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya memang sudah menyatakan keinginannya mundur sejak pekan lalu. 

Dalam acara Tabrak Prof! pada Selasa, 23 Januari 2024, di Semarang, Jawa Tengah. Ia menyampaikan soal kegerahannya melihat menteri-menteri lain menggunakan jabatan untuk kepentingan kampanye pilpres.

Selain itu ia mengaku juga ingin leluasa mengkritik pemerintah saat berkampanye. Namun hal ini tidak bisa dilakukan jika ia masih menjabat sebagai menteri karena dirasa tidak etis.

Sumber: Disway