DEMOCRAZY.ID - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengkritik kebijakan hilirisasi yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) persis yang dilakukan Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) di masa penjajahan Belanda dulu. Mulanya, JK mengakui hilirisasi sejatinya harus dilakukan karena bentuk industrialisasi. Hanya saja, praktik hilirisasi yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi jauh dari tataran ideal, serta berpotensi mengembalikan keadaan Indonesia seperti pada zaman kongsi dagang dengan VOC. "Hilirisasi harus memang sebenarnya industrialisasi juga. Tapi, dengan praktiknya sekarang, sangat berbahaya. Kalau sekarang praktiknya bisa mengembalikan negeri ini ke zaman VOC," kata dia saat ditemui di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/2). "Orang asing menggali kekayaan, dengan (upah) buruh yang murah. Semua keuntungannya lari keluar, tidak ke dalam negeri. Itu memiskinkan rakyat," imbuhnya. Ia menilai penerapan kebijakan hilirisasi y
DEMOCRAZY.ID - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengkritik kebijakan hilirisasi yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) persis yang dilakukan Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) di masa penjajahan Belanda dulu. Mulanya, JK mengakui hilirisasi sejatinya harus dilakukan karena bentuk industrialisasi. Hanya saja, praktik hilirisasi yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi jauh dari tataran ideal, serta berpotensi mengembalikan keadaan Indonesia seperti pada zaman kongsi dagang dengan VOC. "Hilirisasi harus memang sebenarnya industrialisasi juga. Tapi, dengan praktiknya sekarang, sangat berbahaya. Kalau sekarang praktiknya bisa mengembalikan negeri ini ke zaman VOC," kata dia saat ditemui di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/2). "Orang asing menggali kekayaan, dengan (upah) buruh yang murah. Semua keuntungannya lari keluar, tidak ke dalam negeri. Itu memiskinkan rakyat," imbuhnya. Ia menilai penerapan kebijakan hilirisasi y