DEMOCRAZY.ID - Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) membantah keras narasi Paslon 02 Prabowo-Gibran terkait hilirisasi nikel. Dalam opininya, JK menyatakan, dimasa Presiden Joko Widodo (Jokowi), disempurnakan hilirisasi itu melalui Undang-undang No. 3 tahun 2020 dengan memberi kemudahan dan insentif. Hilirisasi ini banyak di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Sama yang dilakukan di PT Aneka Tambang di Kolaka dan PT Vale di Luwu, Sulsel. JK memaparkan, untuk mengetahui keberhasilan hilirisasi itu dapat dilihat dari peningkatan pendapatan negara dan devisa, pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, terbukanya lapangan kerja dan transfer teknologi lingkungan sejalan dengan ESG. JK menyoroti tingkat kemiskinan di tiga daerah itu justru meningkat berdasarkan data BPS. “Artinya, hilirisasi tak mengurangi kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut,” ungkap JK yang terbit pada Harian Kompas, 6 Februari 2024. Lapangan
DEMOCRAZY.ID - Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) membantah keras narasi Paslon 02 Prabowo-Gibran terkait hilirisasi nikel. Dalam opininya, JK menyatakan, dimasa Presiden Joko Widodo (Jokowi), disempurnakan hilirisasi itu melalui Undang-undang No. 3 tahun 2020 dengan memberi kemudahan dan insentif. Hilirisasi ini banyak di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Sama yang dilakukan di PT Aneka Tambang di Kolaka dan PT Vale di Luwu, Sulsel. JK memaparkan, untuk mengetahui keberhasilan hilirisasi itu dapat dilihat dari peningkatan pendapatan negara dan devisa, pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, terbukanya lapangan kerja dan transfer teknologi lingkungan sejalan dengan ESG. JK menyoroti tingkat kemiskinan di tiga daerah itu justru meningkat berdasarkan data BPS. “Artinya, hilirisasi tak mengurangi kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut,” ungkap JK yang terbit pada Harian Kompas, 6 Februari 2024. Lapangan