DEMOCRAZY.ID - Guru Besar Universitas Paramadina, Didin S Damanhuri menilai, bansos yang saat ini digelontorkan Pemerintah merupakan instrumen pemenangan politik atau bagian dari konstruksi politik otoritarian. Hal ini karena pembagian bansos tidak didukung angka kemiskinan yang mengalami penurunan. Didin mengatakan, anggaran bansos 2024 tercatat mencapai Rp 500 triliun atau Rp 496 triliun, dan menjadi anggaran terbesar selama reformasi. Anggaran ini juga bertambah Rp 20 triliun, dari tahun 2022 yang sebesar Rp 476 triliun. "Penggelontoran besar-besaran bansos sekira Rp 500 triliun dan terbesar selama reformasi, tidak didukung oleh data kemiskinan yang sebetulnya sudah agak menurun meski tidak signifikan," ujar Didin dalam resume diskusi bansos Kamis, 8 Februari 2024. Sehingga menurutnya, bansos yang digelontorkan secara besar-besaran harus diiringi dengan indikasi kemiskinan kembali meningkat. Namun, menurut Didin hal itu tidak demikian, sebab angka kemiskinan di RI terc
Guru Besar Paramadina: Bansos Bagian dari Konstruksi Politik Otoritarian!
Februari 08, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Guru Besar Universitas Paramadina, Didin S Damanhuri menilai, bansos yang saat ini digelontorkan Pemerintah merupakan instrumen pemenangan politik atau bagian dari konstruksi politik otoritarian. Hal ini karena pembagian bansos tidak didukung angka kemiskinan yang mengalami penurunan. Didin mengatakan, anggaran bansos 2024 tercatat mencapai Rp 500 triliun atau Rp 496 triliun, dan menjadi anggaran terbesar selama reformasi. Anggaran ini juga bertambah Rp 20 triliun, dari tahun 2022 yang sebesar Rp 476 triliun. "Penggelontoran besar-besaran bansos sekira Rp 500 triliun dan terbesar selama reformasi, tidak didukung oleh data kemiskinan yang sebetulnya sudah agak menurun meski tidak signifikan," ujar Didin dalam resume diskusi bansos Kamis, 8 Februari 2024. Sehingga menurutnya, bansos yang digelontorkan secara besar-besaran harus diiringi dengan indikasi kemiskinan kembali meningkat. Namun, menurut Didin hal itu tidak demikian, sebab angka kemiskinan di RI terc