DEMOCRAZY.ID - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa seakan terkena batunya hingga mendukung penuh paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024. Bukan tanpa alasan, video Khofifah menyebut bahwa pemecatan Prabowo Subianto dari TNI sudah mutlak dan tak bisa dinganggu gugat kembali viral di media sosial. Mengutip dari akun Twitter @ ch_chotimah2 , Jumat (9/2/2024), Khofifah saat itu berdebat dengan Ali Mochtar Ngabalin di acara Mata Najwa. Secara garis besar perdebatan tersebut terkait latar belakang Prabowo sebagai mantan perwira tinggi TNI yang dipecat karena dituding terlibat pelanggaran HAM. Ngabalin bersikeras bahwa pemecatan tersebut adalah fitnah. Namun bagi Khofifah pemecatan tersebut sudah ada bukti dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sehingga tak masuk dalam kategori fitnah. "Ada keputusan DKP. Nah kalau ada keputusan DKP pasti ada yang mengantarai, sehingga menurut saya ketika ada keputusan DKP terhadap perwira tinggi maka yang
Khofifah Kena Batunya, Pernah Ungkit Soal Pemecatan Prabowo dari TNI, Sekarang Justru Dukung Penuh di Pilpres
Februari 09, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa seakan terkena batunya hingga mendukung penuh paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024. Bukan tanpa alasan, video Khofifah menyebut bahwa pemecatan Prabowo Subianto dari TNI sudah mutlak dan tak bisa dinganggu gugat kembali viral di media sosial. Mengutip dari akun Twitter @ ch_chotimah2 , Jumat (9/2/2024), Khofifah saat itu berdebat dengan Ali Mochtar Ngabalin di acara Mata Najwa. Secara garis besar perdebatan tersebut terkait latar belakang Prabowo sebagai mantan perwira tinggi TNI yang dipecat karena dituding terlibat pelanggaran HAM. Ngabalin bersikeras bahwa pemecatan tersebut adalah fitnah. Namun bagi Khofifah pemecatan tersebut sudah ada bukti dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sehingga tak masuk dalam kategori fitnah. "Ada keputusan DKP. Nah kalau ada keputusan DKP pasti ada yang mengantarai, sehingga menurut saya ketika ada keputusan DKP terhadap perwira tinggi maka yang