GEGER Kabar Pimpinan Hamas Terpecah, Apa Yang Terjadi?

DEMOCRAZY.ID - Muncul isu perpecahan di dalam kepemimpinan Hamas. Rumor ini mencuat di tengah proses kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok asal Palestina tersebut.

Laporan The Guardian pada Selasa (6/2/2024) menyebut pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, beserta anak buahnya yang kelelahan karena pertempuran, ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata secepatnya. Sinwar sendiri merupakan salah satu otak di balik serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Sementara itu, kantor ketua biro politik Hamas yang berbasis di Doha, Qatar, Ismail Haniyeh, menuntut lebih banyak konsesi dan menunggu penarikan Israel sepenuhnya.

Menurut pakar, perpecahan pendapat seperti ini biasa terjadi di antara organisasi-organisasi militan yang tersebar secara geografis. 

Namun pesan-pesan yang saling bertentangan terkait perundingan gencatan senjata dari Hamas menambah kesan bahwa hambatan internal mungkin memainkan peran besar dalam tertahannya kesepakatan.

"Mungkin saja para pemimpin di Doha, karena mereka tidak benar-benar terlibat dalam perencanaan 7 Oktober, mencoba untuk menegaskan kembali dominasi dan membuktikan bahwa merekalah yang benar-benar memegang kendali," kata HA Hellyer, peneliti senior studi keamanan internasional di Royal United Services Institute yang juga merupakan peneliti non-residen di Carnegie Endowment for International Peace.

"Mungkin juga posisi mereka tidak terpaut jauh dan perundingan gagal karena beberapa alasan lain. Ini adalah negosiasi yang sangat sensitif, dan tidak perlu banyak waktu bagi seseorang untuk mengambil risiko jika mereka ingin menonjolkan motivasi pribadi yang tidak kita ketahui."

Hellyer menambahkan bahwa hal ini juga sesuai dengan narasi yang disukai Israel bahwa para pemimpin tertinggi Hamas terpecah.

"Pemerintah Israel dapat berbalik dan berkata: tidak ada kemauan politik dari pihak lain, sehingga kami dapat terus melanjutkan perang," katanya.

Menurut al-Aqsa, saluran televisi yang berafiliasi dengan Hamas, kelompok tersebut sedang berunding dengan "semua perwakilan dari berbagai faksi dan organisasi di wilayah Palestina" untuk mempromosikan kepentingan nasional Palestina.

"Mereka kini tengah berusaha menghentikan agresi Israel, merehabilitasi Jalur Gaza, dan membebaskan para tahanan," menurut media tersebut.

Proposal yang dilaporkan dalam perundingan tersebut mencakup penghentian permusuhan selama enam minggu dan pembebasan bertahap terhadap sekitar 130 warga Israel yang masih disandera di Gaza dengan imbalan tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. 

Mediator asing, yakni Mesir, Qatar dan Amerika Serikat (AS) berharap gencatan senjata permanen dapat dinegosiasikan selama jeda tersebut.

Persoalan utama tampaknya adalah berapa banyak dan warga Palestina mana yang akan dibebaskan. 

Wall Street Journal melaporkan bahwa sayap politik Hamas meminta hampir 3.000 tahanan untuk ditukar dengan 36 warga sipil Israel saja.

Berbeda dengan perjanjian November 2023 yang membebaskan 110 warga Israel dengan imbalan 240 warga Palestina, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, daftar baru ini juga diyakini mencakup militan garis keras yang dipenjara karena kejahatan besar, seperti perencanaan atau melakukan serangan teroris terhadap warga sipil Israel.

Para pejabat Israel telah menuntut agar semua sandera, baik dalam keadaan hidup dan mati, dibebaskan dalam pertukaran ini, dan menolak untuk mempertimbangkan untuk mengakhiri perang sepenuhnya.

Dilaporkan pada Selasa bahwa Israel telah mengonfirmasi kematian 32 sandera yang tersisa dan memberi tahu keluarga mereka bahwa mereka sekarang sedang mengupayakan pengembalian jenazah mereka. Israel juga sedang menyelidiki kemungkinan kematian 20 sandera lainnya.

Sumber: CNBC